• Jumat, 27 Mei 2022

Bupati Sorong Cabut Izin Perkebunan Sawit Dapat Pengakuan Hukum

- Kamis, 13 Januari 2022 | 08:19 WIB

SORONG: Bupati Sorong, Johny Kamuru dan jajarannya kembali mendapat perlakuan positif di mata hukum. Buktinya,   Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menguatkan keputusan Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

Keputusan PTUN   mencabut Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari (IKL) yang dipersoalkan Bupati Sorong dan jajaranya karena tidak produktif.

Perusahaan yang menggugat  bupati Sorong itu terdaftar dengan Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR dan Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR di PTUN ditolak demi hukum. Artinya ditolak.
PTUN Jayapura mengatakan keputusan Bupati Sorong adalah tepat dan benar.

Tepat karena Keputusan ini sesuai  pernyataan Presiden Jokowi pada 6 Januari 2022 lalu yang menyatakan Pemerintah mencabut izin – izin yang tidak dijalankan. Tidak produktif. Serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan.

Johny Kamuru, Bupati Sorong, menilai  kemenangan  gugatan atas  perkaran PT. IKL ini adalah kemenangan bersama.  Terlebih  bagi masyarakat hukum adat.

" Upaya pemerintah  Kabupaten Sorong adalah terus   memperkuat peran masyarakat adat sebagai pengakuan negara  terhadap hak – hak masyarakat adat.

Di sisi lain ini juga  untuk memperkuat ekonomi masyarakat adat itu," kata Bupati Johny Kamuru kepada wartawan di Jayapura, Kamis (13/1/2022).

Johny Kamuru berharap   kerja keras  bersama ini dapat menyelamatkan hutan  Kabupaten Sorong dari kerusakan yang lebih besar.

Bupati Kamuru, juga menyampaikan terima kasih bagi semua pihak yang telah mendukung pemerintah kabupaten Sorong dalam pencabutan izin-izin perusahan yang tidak produktif itu.

Perwakilan kuasa hukum Bupati Sorong, Pieter EII, menjelaskan, sudah tepat  putusan PTUN yang dikeluarkan. 

Karena hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong. Dan   didukung  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap PT. IKL diketahui   terdapat  ketidakpatuhan terhadap persyaratan perizinan yang diberikan sejak 2008.

Dikatakan,  ketika evaluasi perizinan dilakukan perusahaan itu tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU)  sebagai persyaratan utama beroperasinya perkebunan sawit.

PT. IKL juga  tidak mematuhi berbagai kewajiban dalam IUP termasuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Memperoleh hak atas tanah, merealisasikan pembangunan kebun dan unit pengolahan.

PT. IKL  selanjutnya tidak melakukan negosiasi dengan warga masyarakat yang tinggal di areal konsesi perusahaan.

Menguatkan itu, Manase Fadan, warga kampung Klasman, Distrik Malabotom, kabupaten Sorong mengatakan,  pihaknya tidak pernah tahu di wilayahnya masuk dalam areal konsesi PT.IKL.

Hal tersebut baru diketahui setelah adanya pencabutan izin yang dilakukan oleh Bupati Sorong.

“Kami menolak perusahaan kelapa sawit beroperasi di hutan adat kami,"katanya.rnah 

Karena itu ia dan keluarga besarnya  lega atas keputusan pencabutan izin PT. IKL.

Sebab dengan putusan PTUN Jayapura tersebut   artinya hutan adat warga  tidak berpindah tangan ke orang lain. 

Sebelumnya, pada tahun 2021 lalu, Bupati Sorong menang di PTUN Jayapura.

Ketika itu masyarakat adat di seluruh Indonesia menyambut dengan penuh antusias. Bahwa saatnya hutan adat di Indonesia dihargai dan dijungjung tinggi. ***







Editor: Markon Piliang

Terkini

X