• Kamis, 8 Desember 2022

KPK Terima Ribuan Laporan Penerimaan Gratifikasi

- Kamis, 30 Desember 2021 | 18:00 WIB
KPK
KPK

JAKARTA: KPK menerima ribuan, tepatnya 2.029 laporan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara kurun waktu 2021 dengan nilai total sekitar Rp 7,9 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 2,29 miliar ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan hasil pemeriksaan. Sementara sebesar Rp 5,6 miliar diputuskan milik penerima.

"KPK telah menerima sebanyak 2.029 laporan gratifikasi dengan total nominal Rp 7,9 miliar," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (29/12/2021).

Laporan gratifikasi yang diterima KPK tersebut, sebagian dilaporkan oleh unit pengendali gratifikasi (UPG) yang ada di instansi. KPK mencatat 32 laporan disampaikan UPG di kementerian, 61 laporan disampaikan UPG lembaga negara. Kemudian dari 32 laporan diterima KPK dari pemerintah provinsi, 287 laporan dari pemerintah kabupaten/kota dan 70 laporan gratifikasi disampaikan BUMN. "Total 482 dari total 774 instansi (62,27%) telah menyampaikan laporan gratifikasinya melalui unit pengendali gratifikasi," kata Alex.

Dalam hal penyelamatan keuangan negara, lembaga antirasuah mencatat Rp 35,96 triliun potensi kerugian keuangan negara. Penyelamatan itu diperoleh KPK dari upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan sepanjang 2021. "Penyelamatan keuangan negara dan daerah tahun 2021, sejumlah total Rp 35,965 triliun," tuturnya.

Menurut Nurul Ghufron yang juga Wakil Ketua KPK, potensi kerugian keuangan negara yang diselamatkan KPK itu terdiri dari Rp 4,95 triliun piutang pada pajak daerah yang berpotensi tidak tertagih. Kemudian, sebanyak Rp 11,222 triliun berasal dari pensertifikatan aset milik daerah maupun negara. Selain itu, sebesar Rp 10,318 triliun melalui penyelamatan aset daerah. Selanjutnya, sebesar Rp 9,472 triliun melalui penyelamatan aset fasilitas sosial dan umum. KPK mendorong masing-masing pemda agar melakukan penyelamatan keuangan/aset daerah.

Setiap kepala daerah diminta memperkuat koordinasi dengan kejaksaan, dan kepolisian jika ada aset yang bermasalah dan penagihan piutang pajak. KPK juga memonitoring penagihan piutang pajak daerah kepada seluruh pemda. "KPK menandatangani dan mendeklarasikan pakta integritas pengembalian aset baik bergerak maupun tidak bergerak setelah penyelenggara negara tidak lagi menjabat," tuturnya.***

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

Bom Bunuh Diri Kembali Terjadi di Bandung

Rabu, 7 Desember 2022 | 10:34 WIB

Kantongi Sabu, Petani Sumbawa Diringkus

Selasa, 6 Desember 2022 | 20:56 WIB
X