• Kamis, 11 Agustus 2022

Hukuman Mati Tidak Untuk Juliari Tapi Kasus Asabri: Malah Hancurkan Investasi

- Kamis, 9 Desember 2021 | 21:04 WIB
Pakar Hukum Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Budi Kagramanto
Pakar Hukum Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Budi Kagramanto

Dirinya pun heran dan mempertanyakan apakah kasus tersebut merupakan gagal bayar atau murni kerugian negara.

"Kalau asuransi Jiwasraya-Asabri itu BUMN yang pemegang sahamnya pemerintah, tapi kan premi yang harus dibayar sebetulnya berasal dari para nasabah," kata Prof Budi.

Kemudian, Prof Budi menyebut bahwa Kejaksaan Agung seharusnya bisa membedakan mana uang negara, mana yang bukan uang milik negara.

"Harus dipisah secara tegas, yang diutik-utik Heru Hidayat kan duit nasabah yang tidak terkait dan tidak mengganggu keuangan negara. Itu memang harus dibedakan. Nah kalau seperti itu kan ya mestinya ranah perdata tetapi kemudian diseret ke ranah pidana korupsi, dan pada akhirnya bermuara pada tuntutan maupun dakwaan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Kalau itu betul-betul hukuman mati, ya tentunya akan berdampak pada iklim usaha yang kondusif. Kan iklim usaha yang kondusif itu dibangun dan berkorelasi dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Repot kalau putusannya hukuman mati," bebernya.

Terkait dengan tuntutan yang berbeda dengan dakwaan, menurutnya itu pun harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan.

"Harus sudah fix antara dakwaan dan tuntutan yang berbeda. Walaupun nanti misalkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati pasti Heru Hidayat akan lakukan banding ke PT hingga ke MA," kata Budi.

Prof Budi pun tak habis pikir dengan tuntutan hukuman mati dan pengembalian kerugian negara senilai Rp12 Triliun lebih oleh Heru Hidayat. Menurutnya, sanksi hukuman mati dalam kasus tersebut sebetulnya merupakan shock therapy luar biasa bagi terdakwa kasus korupsi di Indonesia.

"Waduh, lah iya itu jadi shock therapy luar biasa bagi terdakwa kasus korupsi di Indonesia, dengan adanya tuntutan hukuman mati dan pengembalian aset senilai Rp12 Miliar? walah Rp12 Triliun? uang yang tidak sedikit itu,” ucap dia.

Prof Budi menyebut tuntutan hukuman mati terkesan mendadak sekali. "Apakah hal ini adil ? Sudah disuruh mengembalikan duit Rp12 Triliun lebih, tapi masih harus menjalani hukuman mati juga?" ujarnya.

Reformasi Regulasi

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

Pemerintah Agar Patuhi Keputusan Mahkamah Agung

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:11 WIB
X