• Sabtu, 29 Januari 2022

Amnesty International: Wacana Hukuman Mati Koruptor Lips Service Jaksa Agung

- Sabtu, 4 Desember 2021 | 21:59 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (Ist)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (Ist)

JAKARTA: Penolakan rencana pelaksanaan hukuman mati koruptor oleh Jaksa Agung (JakGung) ST Burhanuddin terus bergulir di tengah masyarakat. Para aktivis HAM seperti Amnesty International Indonesia secara tegas menentang hukuman mati untuk segala kasus tanpa terkecuali.

Mereka menilai hukuman mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

"Terlepas dari siapa yang dituduh melakukan kejahatan, sifat kejahatan, bersalah atau tidak bersalah, ataupun metode eksekusi yang digunakan," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid kepada wartawan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Berdasarkan penelitian yang ada telah menunjukkan bahwa yang efektif untuk mengurangi tindakan kriminal adalah kepastian hukum, bukan tingkat beratnya hukuman tersebut.

"Hukuman mati tidak terbukti menimbulkan efek jera," tegas Usman Hamid.

Selain itu, Usman menyebut bahwa negara-negara yang tingkat korupsinya paling rendah berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi TII seperti Selandia Baru, Denmark, dan Finlandia tidak juga menerapkan hukuman mati untuk koruptor. Negara-negara yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor, lanjutnya, seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Irak malah memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih tinggi, beberapa diantaranya bahkan lebih tinggi daripada Indonesia.

 "Karena itu, jika ingin menimbulkan efek jera dan memberantas korupsi, seharusnya Jaksa Agung dan aparat penegak hukum lainnya fokus untuk memastikan bahwa semua pelaku korupsi bisa dibawa ke pengadilan, bukan bermain retorika soal hukuman mati," ujarnya.

Ia pun berpendapat ada keanehan jika pemerintah yang membiarkan KPK dilemahkan dengan pemberhentian 57 pegawai yang terbukti berprestasi dan berintegritas, malah mendukung pertimbangan hukuman mati yang diwacanakan Kejaksaan Agung.

Karena menurutnya, hukuman mati sudah terbukti tidak efektif sebagai solusi pemberantasan korupsi.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa SH

Terkini

X