• Selasa, 28 Juni 2022

VP KAI Henry Indraguna: Cabut Pasal 282 RUU KUHP, Melecehkan Advokat!

- Sabtu, 14 Agustus 2021 | 15:36 WIB
Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang juga Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, SH.MH
Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang juga Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, SH.MH

JAKARTA: Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dr (Cand) Adv.K.P Henry Indraguna, SH.MH menegaskan agar ketentuan Pasal 282 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) segera dicabut karena ketentuan undang-undang ini multitafsir dan merugikan martabat dan kehormatan profesi advokat Indonesia.

Henry mengatakan penjelasan Pasal 282 dalam ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan.

"Atas inisiatif pembentuk Undang-undang untuk membuat RUU tersebut perlu ditinjau ulang oleh para legislator di Senayan dengan melibatkan partisipasi aktif organisasi advokat yang ingin agar keberadaan pasal a quo dihapuskan," ujar Henry Indraguna dari Kantor Hukum Henry Indraguna and Partners di Treasury Tower, SCBD, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Respon cepat KAI untuk meminta review atas pembuatan RUU dengan menanggapi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tanggal 6 Agustus 2021 Nomor PPE.2.PP.01.04/579 perihal Undangan Rapat Internal Pemerintah pembahasan RUU tentang KUHP yang mengagendakan pembahasan terkait advokat curang. Adapun pasal 282 RUU KUHP yang dimaksud tersebut berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang, karena

a. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau

b. Memengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi juru bahasa penyidik, penuntut hukum atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan. Henry menyebut dalam RUU KUHP memang ada pasal yang mengatur tentang "Advokat Curang". Ini tentu menarik.

"Untuk sebuah kemuliaan profesi advokat tentu kita setuju, tidak boleh ada perilaku curang dalam menjalankan tugas profesi. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah untuk maksud apa para pembuat Undang-undang mengatur perilaku advokat dimasukkan dalam KUHP?"ucap Henry bertanya.

Jika dimaksudkan sebagai bagian untuk mewujudkan terbangunya hukum yang lebih baik, terwujudnya pelaksanaan hukum yang lebih "bermoral", tegas Henry, tentu bukan hanya perilaku advokat yang harus diatur di dalam KUHP. Lalu bagaimana dengan polisi, jaksa maupun Hakim?

"Jika mau bicara berbuat curang, ada saja ruang sangat luas bahkan sering tanpa batas dimiliki oleh para pemilik "palu wewenang" atau bahkan sering disebut "palu paksa" tersebut. Sedangkan bagaimana dengan advokat? Jika advokat ada yang main "genit" dalam sebuah proses hukum yang sedang berjalan, misalnya saja, hal itu sering terjadi karena terkondisikan oleh sebuah keadaan dan situasi yang publik awam sering tidak tahu dan tidak paham. Ya itu tadi karena advokat berbenturan dengan "palu wewenang". Tapi tentunya apa pun alasannya hal demikian tidak boleh terjadi," ungkapnya.

Halaman:

Editor: AG. Sofyan

Terkini

X