• Minggu, 14 Agustus 2022

Kemendagri Perintahkan Bupati Sorong Selatan Batalkan Pemberhentian Kadiscapil Setempat

- Jumat, 21 Mei 2021 | 23:43 WIB
Istimewa
Istimewa

SORONG: Bupati Sorong Selatan, Papua Barat diperintahkan segera membatalkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Kepala Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan, Drs George Japsenang MSi.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat teguran kepada Bupati Sorong Selatan karena membuat keputusan yang salah. Yakni, memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadiscapil) Kabupaten Sorong Selatan, Drs George Japsenang MSi dari jabatannya. Keputusan Bupati Sorong Selatan tersebut bertentangan dengan aturan (hukum).

Surat teguran tersebut harus dilaksanakan  Bupati Sorong Selatan, selambat-lambanya 14 hari setelah menerimanya (surat teguran itu).

Surat teguran  terhadap Bupati Sorong Selatan itu,ditandatangani  dan dilayangkan oleh  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 821.22/6345/DUKCAPIL, Sifat (penting), tertanggal 11 Mei 2021.

Surat teguran ini tujuannya adalah membatalkan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan  Nomor 800/117/BBS/2021 tanggal 22 Maret 2021. Tentang, penunjukkan  Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Bupati Sorong Selatan mengangkat  James I Tipawael,S.IP sebagai Pelaksana Tugas  Kepala Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil kabupaten Sorong Selatan.

Keputusan Bupati Sorong Selatan memberhentikan  Kepala Dinas Dukcapil itu bertentangan dengan  pasal 83A UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas  UU Nomor 23  Tahun 2016 tentang  Administrasi Kependudukan.

UU itu, memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan  pejabat struktural  pada  unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan  amanat pasal 83A tersebut pada tanggal 30 November  2015  telah ditetapkan dan diundangkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2015. Tentang,  pengangkatan dan pemberhentian  Pejabat pada Unit Kerja  yang menangnai Urusan Administrasi Kependudukan  di provinsi dan  kabupaten/kota.

Karena itu,  Bupati Sorong Selatan diminta untuk membatalkan keputusan  pemberhentian pejabat serta mengembalikan  pejabat dimaksud (Drs G.m Japsenang) ke dalam jabatan semula (Kepala Dinas Dukcapil) Kabupaten Sorong Selatan.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Terkini

X