• Jumat, 7 Oktober 2022

Tidak Netral: Kreditor Minta Kurator PT Hanson Internasional Tbk Diganti

- Minggu, 22 November 2020 | 17:13 WIB

JAKARTA: Sejumlah Kreditor PT Hanson Internasional Tbk mendesak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengganti seluruh kurator yang telah ditunjuk pengadilan, yakni Muhammad Deni, Rinaldi, Enriko Simanjuntak serta Riski Maruli karena dinilai tidak netral, tidak objektif, dan syarat kepentingan yang justru merugikan Kreditor.

"Kurator menolak proposal perdamaian yang diajukan PT Hanson Internasional Tbk. Dalam Undang-Undang 144 sampai 147 berlaku mutatis mutandis tidak dapat dilakukan penolakan, tapi itu malah dilakukan kurator," kata pengacara PT Hanson Internasional Tbk, Bob Hasan, Jumat (20/11/2020). .

Bob Hasan melihat kurator secara sengaja menciptakan ketidakpastian hukum, justru bertolak belakang dari prinsip-prinsip peradilan yang harus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak bersengketa.

Kuasa Hukum Bob Hasan mengatakan Hakim Pengawas memerintahkan untuk dibuat rapat kreditor untuk mendengarkan kesaksian ahli atau saksi ahli untuk mengetahui kondisi kepailitan bisa diajukan kembali dalam proposal perdamaian.

"Sudah lebih dari sebulan perintah itu datang, tapi kurator tidak pernah melaksanakan. Tentu, hal ini membuat kreditor properdamaian justru gelisah karena mereka juga harus mendapatkan jaminan kepastian hukum atas hak-haknya dalam berperkara di Pengadilan Niaga," ungkapnya.

Sepertinya, kata Bob, kurator menginginkan dan terus memaksa PT Hanson International Tbk pailit dengan berbagai cara. Sekalipun dengan perbuatan melawan hukum (PMH) "PKPU 11 Hanson dan PKPU Koperasi Hanson diombang-ambing. Dalam kenyataanya, dalam rapat pencocokan hutang, melalui staff kurator, mewakili kreditor yang berada di luar daerah. Kami pun punya bukti-bukti, acara belum mulai tapi sudah ditanda tangani. Disini terlihat bahwa kurator sudah tidak independen," ucapnya. 

Bob menegaskan, dalam perjalanannya kurator telah menyalahgunakan kewenangannya, yaitu. Pertama, melalui staf kurator telah melaporkan ke Polda Metro Jaya yang telah menduga penagihan Koperasi Hanson Mitra Mandiri kepada PT Hanson sebagai “Surat Palsu”.

"Itu bukan kewenangan kurator melaporkan ke kepolisian. Kami telah melaporkan itu ke Polda, dan masih menunggu hasilnya," jelasnya.

Kedua, lanjut Bob, kurator menolak proposal perdamaian yang seharusnya tidak dapat dilakukan. Ketiga, staf kurator mewakili menandatangani Daftar Piutang Tetap (DPT).

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Terkini

X