• Sabtu, 20 Agustus 2022

Nasabah WanaArtha Nantikan Keadilan Wakil Tuhan Di Muka Bumi

- Senin, 12 Oktober 2020 | 18:54 WIB

JAKARTA: Berbagai upaya telah dilakukan oleh nasabah WanaArtha untuk mendapatkan haknya yang saat ini dijadikan barang bukti dan dibekukan oleh Kejaksaan Agung yang dikaitkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya.

"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan agar uang kami para Pemegang Polis WanaArtha dapat cepat kembali. Karena uang yang kami bayar dalam bentuk premi Pemegang Polis dilindungi UU Perasuransian dan sama sekali tidak terkait dengan kasus Jiwasraya. Apalagi dikaitkan sebagai milik Beny Tjokro. Itu tuduhan yang sangat menyakitkan bagi ribuan nasabah WanaArtha dari Jampidsus. Berbagai upaya keras pun kami lakukan dengan mendatangi PN Jakarta Pusat, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, OJK, Mahkamah Agung, KY. Bahkan Presiden dan DPR agar mengingatkan dan mendesak negara ini hadir untuk membela rakyatnya yang teraniaya karena salah sita penguasa," tutur Rudy, Pemegang Polis di PN Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).

Dijelaskan Rudy yang juga praktisi hukum bahwa Hakim adalah wakil Tuhan. Setiap putusan Hakim wajib mencantumkan irah-irah : Demi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 2 Ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman).Tanpa irah-irah tersebut, putusan Hakim tidak dapat dieksekusi.

"Jadi tidak sekadar bertanggung jawab pada hukum, pada dirinya sendiri atau pada pencari keadilan, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Sang pencipta dan pemilik hukum. Hakim hanyalah perpanjangan Tuhan untuk menetapkan sebuah hukum," jelasnya.

Rudy mengingatkan berdasarkan Undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan seorang Hakim wajib memutus sebuah perkara harus berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa termasuk dalam perkara Jiwasraya yang didalamnya ada uang dan hak-hak nasabah yang seharusnya tidak dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan kepada para terdakwa karena nasabah sesungguhnya tidak tahu menahu dan hakim harus berbuat adil.

"Seyogianya Yang Mulia Majelis Hakim sebagai Wakil Tuhan di dunia ini, dengan berlandaskan keadilan dan hati nuraini serta fakta-fakta yang kasat mata terjadi di lapangan dan di tengah-tengah masyarakat dapat mengabulkan permohonan dari Pemegang Polis WanaArtha sebagai korban yang bukan tersangka dan terdakwa dalam kasus Jiwasraya untuk mengangkat sita SRE WanaArtha Life,"urai Rudy.

Sebagai sebuah perusahaan asuransi jiwa dengan nama WanaArtha Life berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengadakan perjanjian dengan Pemegang Polis yang dituangkan dalam bentuk polis dan menjadi dasar bagi penerimaan premi dan kemudian dikelola dan ditempatkan pada aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang diubah dengan POJK Nomor 27/POJK.05/2018 tentang perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (POJK 2016) sehingga WanaArtha dapat memberikan imbalan berupa pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Rudy menyebut rilis dari laporan keuangan WanaArtha untuk tahun buku 2019 per 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik “Kosasih, Nurdiyawan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" dan juga telah dipublikaskan pada bulan April 2020 di berbagai media cetak seperti Harian Kontan dan juga telah dipublikasikan pada www.wanaarthalife.com maka menunjukkan bahwa WanaArtha telah menempatkan sebagian besar dana Asuransi Pemegang Polis WanaArtha pada aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi yang ditempatkan WanaArtha sesuai dengan Peraturan OJK 2016 dimana total aset tersebut mencapai Rp. 4.712.185.000 baik dalam bentuk aset seperti saham, aset obligasi korporasi, surat berharga yang diterbitkan, Reksadana Deposito Berjangka, Efek Beragun Aset, Tanah dan Bangunan termasuk aset-aset noninvestasi lainnya seperti kas dan bank, tagihan premi penutupan langsung, aset reasuransi, tagihan investasi, tagihan hasil investasi, tanah, dan bangunan untuk dipakai sendiri, aset tetap lain, dan aset lainnya.

Di dalam pembukuan keuangan WanaArtha maka dapat terlihat adanya keterpisahan antara kekayaan dan kewajiban WanaArtha dengan kekayaan dan kewajiban nasabahnya karena merupakan perintah dari Pasal 21 UU No 20 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 42 ayat 1 dan 2 POJK 2016.

Halaman:

Editor: AG. Sofyan

Terkini

X