• Sabtu, 20 Agustus 2022

Nasabah WanaArtha: Kejagung Lips Service, Penuh Kebohongan Dan Tebar Fitnah

- Jumat, 2 Oktober 2020 | 16:19 WIB
Ungkapan kekesalan perwakilan Pemegang Polis WanaArtha kepada Jampidsus dalam bentuk topeng serial TV
Ungkapan kekesalan perwakilan Pemegang Polis WanaArtha kepada Jampidsus dalam bentuk topeng serial TV

JAKARTA: Pemegang Polis WanaArtha Life mulai kehabisan kesabaran menghadapi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang kerap melontarkan statement yang meresahkan korban gagal bayar perusahaan asuransi senior ini. Mereka tersinggung dan meradang mendengar pernyataan Jampidsus Ali Mukartono saat Kejagung melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI yang hanya isapan jenpol dan penuh kebohongan dengan memutar balikkan fakta.

Dalam RDP tersebut Ali Mukartono mengaku tak pernah ada manajemen WanaArtha atau nasabahnya yang datang mengklarifikasi.

Dia bahkan, mempersilahkan pihak yang mengaku-ngaku sebagai Pemegang Polis WanaArtha untuk klarifikasi.

Pernyataan Ali Mukartono sangat melukai perasaan ribuan nasabah WanaArtha yang seharusnya dia bela dan lindungi sesuai tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, justru dia lupakan bahkan kebiri karena tujuan syahwat kekuasaan dan sebagai bentuk arogansi penguasa.

"Sungguh itu hanya lips service dan kebohongan publik untuk tetap menjaga citra Kejagung yang sudah terlanjur dicap tidak becus, serampangan, dan penuh tendensi untuk menyelematkan sebagian oknum penguasa, dan cara mencari muka dihadapan Presiden Jokowi seolah-olah mereka telah berhasil menyelamatkan kerugian negara, bahkan melampaui target yang dilaporkan BPK RI atas kerugian keuangan negara atas kasus mega korupsi Jiwasraya," tegas Drs Wahjudi Akt, (76) pensiunan Auditor BPKP RI yang juga salah satu Nasabah WanaArtha dan paling senior mempercayai Investasi selama 26 tahun kepada WanaArtha bersama ratusan nasabah saat melakukan orasi di depan Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2020).

Wahjudi menegaskan, sejak awal Pemegang Polis WanaArtha sudah melakukan berbagai upaya hukum dan nonhukum untuk menyatakan keberatan sita SRE yang berisi seluruhnya atau sebagian besar dana nasabah, yang disita secara melawan hukum dan bertentangan dengan UU Asuransi No. 40 tahun 2014, dan POJK Nomor 71 Tahun 2016 dan perubahannya terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan bertentangan dengan pasal 39 KUHAP..

Sementara itu salah satu peserta aksi damai, Ellusi Phanata Djikoren menyebutkan beberapa upaya hukum dan nonhukum juga telah dilakukan Pemegang Polis antara lain, melakukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan. Walaupun substansi sudah diperiksa dan karenamya diketahui substansinya oleh Kejagung namun dinyatakan gugur karena hakim berpendapat perkara pokok korupsi Jiwasraya sudah terlebih dahulu disidangkan.

Selain itu, kata dia, Pemegang Polis WanaArtha juga melakukan upaya hukum Class Action yaknj perbuatan melawan hukum organ negara justru kepada rakyatnya sendiri terkait keberatan sita yang serampangan dan jelas bukan milik tersangka apalagi terdakwa.

"Diajukan di PN Jakarta Selatan, dimana Kejagung pada sidang pertama tidak hadir dan diduga "sengaja" menunda proses persidangan dan pembuktian agar perkara Jiwasraya selesai diperiksa dan tuntutan sudah terlebih dahulu diajukan. Sungguh suatu perbuatan yang tidak terpuji dan picik yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi aturan hukum," ucapnya.

Halaman:

Editor: AG. Sofyan

Terkini

X