Kecewa Permohonannya Ditolak, Tim Hukum UTA'45 Ajukan Banding

- Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
Tim hukum Yayasan Perguruan 17 Agus 1945  yang terdiri dari dr. Diana Evelyn Daniela (paling kiri), Naomi Yuni Anggarawati (kedua dari kiri)dan Bambang Prabowo(kanan) fose bersama usai mengikuti rapat putusan pemalsuan tanda tangan oleh Notaris  Otty Hari Chandra  Ubayani di kantor wilayah Menkumham DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2020).
Tim hukum Yayasan Perguruan 17 Agus 1945 yang terdiri dari dr. Diana Evelyn Daniela (paling kiri), Naomi Yuni Anggarawati (kedua dari kiri)dan Bambang Prabowo(kanan) fose bersama usai mengikuti rapat putusan pemalsuan tanda tangan oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani di kantor wilayah Menkumham DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2020).

JAKARTA:Tim Hukum Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, kecewa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang menolak permohonannya dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris Otty Hari Chandra Ubayani.

Otty sebelumnya dilaporkan Tim Hukum Yayasan ke Majelis Pengawas, karena diduga memalsukan akta jual beli saham PT Graha Mahardika dengan No Akta 20, tertanggal 11 Januari 2013.

"Kami keberatan dengan keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang menolak permohonan pengaduan kami,  di saat persidangan pembahasan sebelumnya telah kami lampirkan bukti dihadapan majelis bahwa tidak hadirnya Sdri Michelle Darsono sebagai pembeli saham karena sedang berada di Amerika Serikat (AS) , sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan tanda tangan " kata salah seorang Anggota Tim Hukum Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, Diana Evelyn Daniela, Senin (28/9/2020), saat usai sidang di Kompleks Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Menurut Diana, nanti setelah menerima putusan ini, Tim Hukum akan mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. "Kami akan mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat dengan harapan kami bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris akan mempertimbangkan upaya banding kami," ujarnya.

Sementara itu, menurut Anggota Tim Hukum lainnya,  Naomi Yuni Anggarawati, Kami duga bukti-bukti yang kami lampirkan tidak menjadi bahan pertimbangkan putusan majelis pengawas wilayah dan akta ini diduga untuk penipuan dan penggelapan oleh terpidana Tedja Widjaja, sesuai petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/Pid/2020 tertanggal 9 April 2020.

Akta yang diduga palsu tersebut bahkan telah dikonfirmasi dan dinyatakan langsung terpidana Tedja Widjaja dkk, baik dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1087/Pid.B/2018/PN.JKT.UTR yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan keputusan MA 15K/Pid/2020 tertanggal 9 April 2020 maupun pada berita acara pemeriksaan (BAP) di Polda Metro Jaya. Lokasi tanah yang aktanya diduga dipalsukan, berada di samping Universitas 17 Agustus 1945 Sunter, Jakarta Utara.

"Akta itu seolah-olah terjadi jual-beli antara Rudyono Darsono (pelapor) dan anaknya sendiri yaitu Michele Darsono," kata saksi fakta, Bambang Prabowo. Tim Hukum dan penyidik Polda disebut telah mendapati bukti tidak adanya tandatangan Michele Darsono dan adanya coretan-coretan yang seolah-olah dari Rudyono Darsono.

Menurut Diana, Michele ketika itu sedang berada di Amerika Serikat (AS) sehingga tak memungkinkan untuk memberikan tandatangan. Hal itu dibuktikan dengan paspor dan termasuk keterangan yang menyebut Michele sedang berada di AS guna mengenyam pendidikan.

"Sudah dibuktikan ke majelis yang menyidangkan. Bukti sudah dikasih semua dan tidak ada tandatangannya ibu Michelle " kata Diana lagi.

Halaman:

Editor: Yon Parjiyono

Terkini

Advokat Adukan Majelis Hakim PTUN Serang ke MA dan KY

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:51 WIB
X