Kabar Baik dari Menko Airlangga: Penerima Bansos Bisa Jadi Peserta Kartu Prakerja

SUARAKARYA.ID: Kabar baik bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) selama ini seperti subsidi upah, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ini karena mulai tahun (2023)  mereka dapat terdaftar sebagaimana peserta untuk mengikuti program Kartu Prakerja.

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan implementasi kartu Prakerja saat ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan skill para pekerja atau masyarakat, agar dapat membuka peluang pendapatan.

 

 

"Kini berbeda dengan tahun 2020-2021, dimana program Kartu Prakerja hanya boleh diikuti bagi masyarakat yang bukan merupakan penerima bansos dari pemerintah. Karena program ini, sekarang ditujukan untuk re-training, dan re-skilling bukan bansos lagi," ujar Menko Airlangga.

 

Ia menyebutkan perubahan mekanisme program Kartu Prakerja ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2022 yang mengubah Perpres No.36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

 

 

Menko Airlangga menyebut pelaksanaan program Kartu Prakerja ini akan dimulai pada triwulan I/2023, dengan total anggaran yang dikucurkan untuk tahap awal program sebesar Rp2,67 Triliun dengan kuota peserta utama sebanyak 595 ribu orang dan kedepannya direncanakan untuk kuota tambahan 450 ribu orang.

 

"Total anggaran di tahap awal Rp2,67 Triliun, jadi skemanya berubah drastis. Anggarannya turun dari Rp18 Triliun menjadi Rp2,67 Triliun. Targetnya untuk 595 ribu. Di tahun ini sebenarnya diputuskan jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 Triliun. Karena Rp2,67 Triliun itu untuk 595 ribu peserta dan untuk itu perlu tambahan untuk 450 ribu orang peserta," paparnya.

 

 

Selain itu, lanjutnya, juga ada perubahan pada durasi masa pelatihan dan pembiayaan pelatihan. Untuk pelatihan offline akan berlangsung selama 15 jam, yang sebelumnya hanya 6 jam. 

 

"Beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal yaitu skema bansos ataupun offline itu minimal 6 jam itu ditingkatkan 15 jam. Kemudian bantuan biayanya adalah per orang Rp4,2 juta namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Pada saat skema bansos, biaya pelatihannya lebih rendah daripada bantuan. Sekarang biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta," tutur Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.

 

 

Untuk biaya transportasi, peserta Prakerja akan mendapatkan Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali, serta insentif survei sebesar Rp200 ribu untuk dua kali survei. Pelatihan yang dilakukan dengan skema normal tersebut akan dimulai di 10 provinsi. 

 

"Ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan pada triwulan pertama tahun 2023. Untuk tahap pertama di beberapa daerah adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua," pungkasnya.***