• Jumat, 9 Desember 2022

Menko PMK: Jangan Ada PHK, Kita Cari Bersama Solusinya

- Rabu, 23 November 2022 | 19:51 WIB
Ahli waris pekerja saat menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan
Ahli waris pekerja saat menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan

 

SUARAKARYA.ID: Beberapa perusahaan industri padat karya seperti tekstil belakangan mengalami kinerja melambat. Sejumlah perusahaan bahkan sudah memangkas jam kerjanya dari 7 hari kerja menjadi 3-4 hari, dan banyak tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan hasil laporan dari asosiasi itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan pemerintah daerah sudah meninjau beberapa industri padat karya seperti PT KAHATEX di Rancaekek, Bandung, dan PT CHANG SHIN di Karawang, beberapa waktu lalu.

Menko Muhadjir mengimbau perusahaan agar menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan dan keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha. “Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” ujarnya.

Baca Juga: Lirik Lagu Satru 2 'Nek kangen ngomong kangen, rasah tukaran ae' by Denny Caknan feat Happy Asmara

Meski dirinya tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, tapi masalah PHK ataupun pengurangan jam kerja akan menjadi permasalahannya lantaran berisiko meningkatkan jumlah kemiskinan. Jika PHK tidak dapat dihindari, pihaknya meminta agar para pekerja itu ditangani dengan baik melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sementara Anggoro dalam kesempatan itu menyatakan bahwa BPJAMSOSTEK berkomitmen memberikan kemudahan layanan bagi seluruh pekerja yang mengalami PHK melalui program JKP. Peserta yang terdaftar dalam program JKP dan memenuhi unsur eligibilitas akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, pelatihan kerja dan akses pasar kerja.

Menurut Muhadjir, saat ini PHK memang menjadi permasalahan yang harus segera diatasi sehingga harus ada antisipasi dan penanganan. Pihaknya berharap semua pihak secara terkoneksi bisa menekan laju PHK ditengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global.

Baca Juga: Sambut Nataru 2023, KAI Daop 8 Kerahkan 8 KA Tambahan

“Saya mohon kerjasama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Saya ke sini untuk memastikan kalau nanti harus ada PHK jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Top Lombok Timur, Miliki Samsat Perijinan Kapal Ikan

Jumat, 9 Desember 2022 | 08:46 WIB

SIG Raih Penghargaan BUMN Berprestasi

Kamis, 8 Desember 2022 | 20:34 WIB
X