Kemenhub Berhasil Evakuasi Tanker MT Young Yong Kandas di Perairan Batam

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses evakuasi dari awal hingga akhir dan berjalan lancar sehingga kapal tersebut bisa lepas kandas dan tanpa terjadi pencemaran lingkungan yang berbahaya," tuturnya sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kabag Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut, Wisnu Wardana.

Baca Juga: Direksi: Optimalkan Utilisasi Tanker Raksasa Pertamina Pride Jamin Ketahanan Energi

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, Jumat (11/11/2022) melantik sebanyak 56 orang perwira pandu dari 3 (tiga) angkatan yaitu angkatan 49, 50 dan 51 Tahun 2022. Mereka dilantik setelah mengikuti diklat selama 105 hari atau 1.050 jam pelajaran.

"Jadilah Perwira Pandu yang “CARE” yaitu Pandu yang memiliki jiwa “Creative, Agile, Responsible, dan Empathy” kreatif dalam berpikir, tanggap, adaptif terhadap segala perkembangan zaman, bertanggung jawab atas setiap saran dan keputusan yang diambil serta memiliki empati persaudaraan dan jiwa korsa yang kokoh," ujar Dirjen Arif kepada para peserta pelantikan Perwira Pandu, di Ruang Mataram Kantor Kemenhub, Jumat (11/11/2022).

Dengan adanya pelantikan ini, sejak tahun 1971 hingga saat ini, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mencetak Tenaga Pandu sebanyak 1.769 orang. Jumlah ini tentunya masih belum memadai jika dibandingkan dengan keberadaan perairan pandu yang harus dilayani tersebut.

Baca Juga: Bakamla RI Sinergi Dengan TNI AL Usir Kapal Tanker Marshall Islands di Perairan Selat Malaka

Saat ini, berdasarkan pada variasi karakteristik perairan dan tingkat kesulitan berlayar, pemerintah telah menetapkan 151 wilayah perairan di Indonesia sebagai perairan pandu, yang terdiri dari 33 wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I, 28 wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas II, dan 26 wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas III.

Sebanyak 64 wilayah perairan sebagai Perairan Pandu Luar Biasa, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan terus bergerak dinamis, mengingat saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih terus melakukan identifikasi terhadap proyeksi kebutuhan pemanduan di wilayah-wilayah lain di perairan Indonesia.

"Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan jumlah Pandu untuk melayani pemanduan di wilayah perairan Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara berkesinambungan terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pemanduan, baik kerjasama dengan unit kerja di internal Kementerian Perhubungan, maupun institusi pendidikan pelatihan kompeten lain di luar Kementerian Perhubungan," ujar Dirjen Arif.***