Krisis Ekonomi Global di Depan Mata, Pemborosan Negara Jalan Terus

SUARAKARYA.ID: Sudah tahu bakal menghadapi krisis ekonomi global, namun pemborosan negara jalan terus. Itulah yang terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selama pemerintahan Presiden Jokowi ada sejumlah proyek yang mubazir dan hingga kini tak tampak nilai ekonomisnya. Bahkan cenderung kemudian menjadi beban negara. Sebut saja proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, Bandara Kertajati hingga mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang hingga kini menimbulkan pro dan kontra.

Proyek-proyek yang semula digembar-gemborkan bakal dibangun pihak swasta itu pada akhirnya malah membebani keuangan negara. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini menjadi bantalan di saat ekonomi sedang mengalami tekanan. Apalagi tekanan itu akan semakin berat jika krisis ekonomi global benar-benar terjadi di tahun 2023.

Baca Juga: Gencar Mendukung Ekosistem Electric Vehicle, PLN Siapkan Ratusan Infrastruktur SPKLU di Jabar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, APBN pun menemui banyak tantangan saat harus tetap berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Dia menjelaskan APBN menjadi instrumen untuk mengatasi ancaman stabilitas. Termasuk ancaman krisis ekonomi global. "Makanya waktu itu disebutkan APBN menjadi counter cyclical, gara-gara pandemi siklusnya jadi anjlok," kata dia dalam acara Bincang APBN, Jumat (28/10/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan APBN berupaya menyangga jatuhnya perekonomian agar tidak terlalu dalam dan bisa segera pulih. Namun baru selesai pandemi menurut WHO, muncul krisis baru yaitu kenaikan harga pangan, harga energi dan geopolitik yang meningkat. Hal ini menimbulkan disrupsi secara global.

Baca Juga: Lirik Lagu Maju Tak Gentar - karya Cornel Simandjuntak yang Pahanya Tertembus Peluru Gurkha

Mulai dari tingginya harga pangan, energi, batu bara, CPO yang naik lebih dari dua kali lipat. Gandum, nikel yang semuanya menyebabkan inflasi tinggi.

Tak cuma itu ada juga tantangan dari perubahan iklim. Menurut dia, perubahan iklim ini adalah kegagalan mekanisme pasar yang terus menerus menghasilkan CO2 dalam kegiatan ekonomi.

"Mereka tidak sadar kalau dunia kebanyakan produksi CO2, dikatakan tahun 2100 kalau statusnya tetap seperti sekarang suhu bumi akan menjadi lebih hangat 2,6 derajat. Ini adalah level yang sudah melewati batas toleransi," jelas Sri Mulyani.

Karena itu masyarakat dunia harus berupaya untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi. Pasalnya jika suhu bumi menghangat maka kutub utara dan selatan akan mencair dan permukaan air naik hingga pola musim berubah.

Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor sampai banjir dan kekeringan yang berkepanjangan. Karena itu APBN bisa masuk sebagai penolong melalui carbon tax atau subsidi.

Meski sadar akan hal tersebut diatas, pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan proyek IKN yang terus menjadi beban negara lantaran para investor mundur. Proyek IKN memang menjadi ambisi Presiden Jokowi.