Indonesia Dukung Dekarbonisasi Pelabuhan dan Bahan Bakar Rendah Karbon

- Jumat, 28 Oktober 2022 | 15:15 WIB
Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha, saat menjadi pembicara di G20 Side Event: International Conference on Shipping Decarbonization in Indonesia di Bali
Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha, saat menjadi pembicara di G20 Side Event: International Conference on Shipping Decarbonization in Indonesia di Bali

 

SUARAKARYA.ID: Indonesia mendukung dekarbonisasi pelabuhan dan bahan bakar rendah karbon untuk shipping yang akan dimulai pada tahun 2036 dengan campuran e-amonia, hydrogen dan biofuel.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, saat menjadi salah satu pembicara dalam acara G20 Side Event: International Conference on Shipping Decarbonization in Indonesia, yang diselenggarakan Kemenko bidang Maritim dan Investasi dengan Otoritas Maritim Denmark, di Bali pada 27-28 Oktober 2022.  Hadir dalam acara ini Director General of the Danish Maritime Authority, Andreas Nordseth.

Arif menyebutkan pentingnya mewujudkan dekarbonisasi pelayaran di Indonesia. Salah satu alasannya, karena Indonesia terletak di lokasi yang strategis pada jalur perdagangan dunia dimana 90 persen perdagangan internasional dilakukan melalui laut, dan 40 persen diantaranya melewati perairan Indonesia yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang sangat tinggi dari kapal.

Ada 1.241 pelabuhan di Indonesia yang aktif beroperasi dan berpotensi meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan. "Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan pengembangan sektor transportasi laut yang berdaya saing dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017. Saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani transportasi laut, 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, dan 1322 rencana lokasi pelabuhan," ungkap Dirjen Arif.

Baca Juga: Jadi Akselerator Pengurangan Emisi Karbon, BRI bersama PLN Resmikan SPKLU di Jakarta 

Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari pelayaran internasional telah dimulai sejak 1 Januari 2013, dintaranya semua kapal baru (di atas 400 gross ton) harus dirancang untuk mencapai Energy Efficiency Design Index (EEDI) di bawah patokan standar yang dipersyaratkan. Selain itu,  semua kapal wajib membawa dan menerapkan Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) untuk semua kapal dengan menggunakan Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) sebagai alat monitoring dan sebagai benchmarking.

Arif menjelaskan bahwa terkait gas rumah kaca, saat ini yang berlaku di IMO yaitu 2018 Initial IMO GHG Strategy dengan target mengurangi emisi GRK sebesar 40 persen  pada tahun 2030 dan 70 persen pada tahun 2050.

IMO mengadopsi strategi awal pengurangan emisi GRK dari kapal, menetapkan visi yang menegaskan komitmen IMO untuk mengurangi emisi GRK dari pelayaran internasional dan menghapusnya secara bertahap.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

473,6 Miliar Dana Bagi Hasil Tembakau untuk NTB

Kamis, 2 Februari 2023 | 21:05 WIB

SDM Unggul Kunci Utama Pembangunan Pertanian

Rabu, 1 Februari 2023 | 14:36 WIB
X