Pengelolaan Sampah Kolaborasi, IPRO Dukung PT Reciki Kelola TPST Samtaku Bangkalan

“Semangat zero waste to landfill dibangun bersama mata rantai persampahan yang lain, bersama TPS3R untuk pemanftaan kembali sampah organik, dan optimalisasi areal bekas TPA sebagai ruang composting,” katanya.

Bhima juga mengatakan, selain diolah menjadi produk, sampah juga akan diolah menjadi energi yakni refused-derived fuel (RDF). “Dengan menerapkan konsep waste to product dan waste to energy,” ujarnya.

Menurut dia, TPST Buluh Socah bisa mengolah maksimal 100 ton per hari. Sampah yang ditangani berasal dari 7 TPS-3R dan 51 tempat penampungan sementara (TPS) di 4 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

“Berdasarkan timbulan sampah yang ada, dan areal layanan yang dilakukan oleh Pemkab Bangkalan, TPST ini akan mengolah 80 sampai 100 ton sampah per hari,” katanya.

Bima menambahkan teknologi yang digunakan di TPST Buluh Socah sudah sesuai dengan karakteristik sampah yang akan diolah.

“Kami didukung Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan telah melakukan feasibility study terkait karakteristik sampah, supply chain persampahan, dan potensial offtaker, untuk menentukan sistem dan teknologi pengolahan yang diterapkan,” ujar dia.

Direktur Utama Bank UKMK Jawa Timur, Yudhi Wahyu Maharani, mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung perusahaan yang bergerak di bidang persampahan.

Setelah TPST Buluh Socah Bangkalan, tambah Yudhi, terbuka kesempatan pembangunan TPST di daerah lain yang mendapat fasilitas pembiayaan dari bank yang dipimpinnya.

Yudhi menjelaskan, untuk pembiayaan TPST Buluh Socah, Bank UMKM Jawa Timur mendapat agunan dari IPRO. “Jadi IPRO menempatkan dana sebagai cash collaterial,” ujarnya.

Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina mengapresiasi kerja sama ini. Menurut dia, peran dan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah diamanatkan dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sangat penting dan strategis.

“Pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah tersebut, KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang mewajibkan produsen sektor bidang usaha manufaktur pemegang merek, bidang usaha ritel, dan bidang usaha jasa makanan dan minuman untuk mengurangi sampah yang berasal dari produk dan kemasan produk yang mereka hasilkan dan pasarkan serta jasa yang diberikan,” kata Sinta dalam sambutannya.

Penandatanganan kerja sama antra IPRO dan PT RSI dihadiri Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sinta Saptarina, Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, dan para perwakilan anggota IPRO. ***