• Rabu, 28 September 2022

Penggunaan Format Baru NPWP Kini Diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.03/2022

Dwi Putro Agus Asianto
- Jumat, 22 Juli 2022 | 14:01 WIB
Gambar: Humas Kemenkeu
Gambar: Humas Kemenkeu

SUARAKARYA.ID: Setelah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Acara Puncak Perayaan Hari Pajak Tahun 2022, penggunaan format baru Nomor Pokok Wajib Pajak kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.

Berdasarkan PMK tersebut, terdapat tiga format baru NPWP. Format baru NPWP ini  berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022.

Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, bagi WP OP bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.

Baca Juga: Sosialisasi UU HPP, Sri Mulyani: NIK Jadi NPWP Tak Serta Merta Semua Harus Bayar Pajak

“Baru mulai 1 Januari 2024, dimana Coretax sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor dalam rilisnya yang dipantau suarakarya.id hari Jumat (22/7/2022).

Secara lebih detail Neil menjelaskan, untuk WP OP penduduk yang saat ini sudah memiliki NPWP, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Namun demikian, masih ada kemungkinan NIK WP berstatus belum valid. Hal ini dikarenakan adanya data wajib pajak yang belum padan dengan data kependudukan.

“Misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Kalau begitu DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, e-mail, kring pajak, dan/atau saluran lainnya,” jelas Neil.

Baca Juga: Perbaharui Data NIK Dan NPWP Pelanggan Kini Bisa Lewat PLN Mobile, Ini Caranya!

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Harga Emas Kembali Turun

Rabu, 28 September 2022 | 06:39 WIB

Peringati HUT Ke-77, KAI Daop 8 Percepat Laju Kereta Api

Selasa, 27 September 2022 | 17:24 WIB

Dinilai Masih Undervalue, BRI Lakukan Buyback Saham

Selasa, 27 September 2022 | 07:50 WIB

PLN Resmikan Desa Tematik di Sidoarjo

Senin, 26 September 2022 | 14:47 WIB
X