• Sabtu, 1 Oktober 2022

Menperin AGK Tegaskan Kebijakan Antikorupsi Dukung Capaian Target Pembangunan Nasional

- Sabtu, 16 Juli 2022 | 20:07 WIB
Menperin AGK tegaskan kebijakan antikorupsi terbukti mendukung capaian target pembangunan nasional disampaikannya pada acara Pembekalan Antikorupsi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  (AG Sofyan )
Menperin AGK tegaskan kebijakan antikorupsi terbukti mendukung capaian target pembangunan nasional disampaikannya pada acara Pembekalan Antikorupsi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (AG Sofyan )
 
 
 
SUARAKARYA.ID: Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menegaskan kebijakan antikorupsi sangat jelas mendukung capaian target pembangunan nasional.
 
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dia pimpin memegang peranan penting dalam mendukung pemerintah untuk mencapai target pembangunan nasional melalui sektor industri.
 
Sektor tersebut merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. 
 
 
Menperin AGK menyebut pada triwulan I tahun 2022, sektor industri manufaktur tumbuh sebesar 5,47%, melebih pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pengolahan nonmigas juga berkontribusi terhadap PDB nasional hingga 17,34%. 
 
Sektor manufaktur, lanjutnya, juga merupakan kontributor ekspor terbesar, yakni USD50,51 Miliar, atau 72% dari total ekspor nasional.
 
 
Untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, Kemenperin telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan juga tata kelola kepemerintahan yang bersih (clean governance).
 
“Salah satu perwujudan good governance dan clean governance adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Untuk mewujudkannya, salah satu langkah Kemenperin adalah dengan menerapkan beberapa kebijakan antikorupsi," ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembekalan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (14/7/2022).
 
 
Menperin menuturkan kebijakan antikorupsi yang ditempuh Kemenperin dengan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Whistle Blowing System (WBS), membuka fasilitas pengaduan masyarakat, melakukan penanganan benturan kepentingan, dan membentuk klinik konsultasi.
 
Pimpinan dan jajaran Kemenperin juga mewujudkan komitmen untuk meningkatkan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dengan menandatangani Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang dituangkan dalam bentuk Bali Commitment.
 
 
“Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, sekaligus sebagai instrumen pengendalian transparansi dan akuntabilitas, Kemenperin melakukan inovasi pelayanan melalui sistem berbasis elektronik yang terus dimutakhirkan, di antaranya Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Sistem Nasional Neraca Komoditas (Snank), Jalur Penerimaan Vokasi Industri (Jarvis), dan terakhir baru-baru ini kami mengembangkan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah)," jelas Menperin.
 
Penerapan kebijakan antikorupsi di lingkungan Kemenperin membuahkan hasil diantaranya indeks integritas Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang mencapai 85,1 atau di atas rata-rata nasional, capaian Reformasi Birokrasi dengan nilai 79,2 dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang mencapai 78,7 pada tahun 2021, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK,) atas Laporan Keuangan sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2008.
 
 
Dengan begitu wajar memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi 28 satuan kerja dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk sembilan satuan kerja dengan terus mendorong implementasi Zona Integritas pada satker-satker lainnya.
 
Pelayanan publik di lingkungan Kemenperin juga menunjukkan berbagai capaian, di antaranya masuk dalam TOP 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dan memperoleh predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman RI Tahun 2021 dengan nilai 88,07.
 
 
“Kami menyadari bahwa capaian yang telah kami peroleh sampai dengan saat ini belum sempurna, sehingga kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara internal," ucap Menperin.
 
Kemenperin juga sepenuhnya menyadari bahwa birokrasi masih memiliki banyak celah atau titik rawan bagi terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga value dan saran perbaikan yang didapat dari pembekalan antikorupsi tersebut akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik dan bersih.***
,

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Turunkan Harga BBM Jenis Pertamax

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 06:40 WIB

Masih Banyak Pelaku UMKM di Boyolali Enggan Ajukan KUR

Jumat, 30 September 2022 | 21:48 WIB
X