• Senin, 26 September 2022

Pemerintah Indonesia Ingin Proses Transisi Energi Tetap Jaga Daya Beli Masyarakat

- Jumat, 15 Juli 2022 | 06:57 WIB
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (tengah). (Foto: Humas PLN)
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (tengah). (Foto: Humas PLN)

SUARAKARYA.ID: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam pengurangan emisi karbon melalui program transisi energi. Dalam menjalankan proses ini tentu pemerintah tidak bisa mengabaikan kondisi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menilai dalam proses transisi energi, Indonesia sudah memiliki serangkaian program. Namun, investasi yang dibutuhkan untuk proyek energi bersih ini tidak sedikit. Sedangkan posisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini terbagi porsinya untuk jaring pengaman sosial melalui skema subsidi.

"Jika kami tidak menghitungnya secara cermat akan sangat berimplikasi bagi masyarakat. Bahkan ini juga akan berimplikasi kepada PLN sebagai perusahaan listrik kami," ujar Sri Mulyani dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7/2022).

Baca Juga: Direktur Monitoring KPK Ungkap PLN Satu-satunya BUMN yang Tidak Takut Libatkan KPK dalam Proses Bisnisnya

Sri Mulyani menyinggung soal mahalnya investasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan juga langkah mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang saat ini sedang dilakukan oleh PLN.

"Apalagi, selama ini suku bunga cenderung sangat tajam dan ini sangat berat. Jika tidak ada support global maka rencana ini tidak bisa ter- deliver secara cepat," ujar Sri Mulyani.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kapasitas daya listrik di Indonesia saat ini mencapai sekitar 63 gigawatt (GW). Pertumbuhan permintaan terus bertambah setiap tahun sehingga pada 2060 mendatang kebutuhan listrik bisa mencapai 200 GW.

Baca Juga: Aplikasi PLN Mobile Beri Kemudahan, Mulan Jameela Ungkap Kecepatan Petugas PLN Atasi Gangguan Listrik

"Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN butuh tambahan pendanaan minimal USD 500 miliar. Sehingga satu-satunya cara maju adalah dengan melalui kolaborasi kebijakan, strategi, hingga investasi," ujar Darmawan.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X