Sri Mulyani Jelaskan Prinsip Keterjangkauan dalam Transisi Energi Indonesia

- Rabu, 13 Juli 2022 | 23:50 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara pada Side Event G20 yang bertajuk “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia”, pada Rabu (13/7/2022) di Bali. (Foto: Humas Kemenkeu)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara pada Side Event G20 yang bertajuk “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia”, pada Rabu (13/7/2022) di Bali. (Foto: Humas Kemenkeu)

SUARAKARYA.ID: Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission dalam upaya penanganan perubahan iklim. Salah satunya dengan mentransisikan produksi energi yang sebelumnya berbasis fosil dengan energi terbarukan sekaligus membangun ekonomi hijau secara adil dan terjangkau.

Hal ini terungkap saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara pada Side Event G20 yang bertajuk “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia”, pada Rabu (13/7/2022) di Bali.

“Transisi yang seharusnya adil dan terjangkau, ini adalah salah satu tugas yang paling menantang,” ungkap Menkeu.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Isyaratkan APBN Makin Kuat Dan Sehat

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan prinsip keterjangkauan ini bermula dari tantangan ketika menentukan cara mengurangi energi yang tidak terbarukan, terutama batubara, diganti dengan penggunaan dan pembangunan energi terbarukan secara lebih banyak. Namun demikian, Menkeu mengingatkan bahwa hal ini akan memiliki konsekuensi yang serius pada sisi pembiayaan.

“Penghentian penggunaan batubara itu tidak bebas biaya. Mahal sebenarnya, karena akan berdampak pada PLN dalam hal biaya produksi listriknya. Jika konsekuensi biaya meningkat, maka harga listrik menjadi lebih mahal,” tandas Menkeu.

Untuk itu, Menkeu mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menguji prinsip keterjangkauan transisi energi ini. Pertama, dengan melihat daya beli masyarakat. "Artinya masyarakat dan industri harus mengkonsumsi listrik yang harganya jauh lebih mahal, mampukah mereka membelinya? Itulah keterjangkauan,” jelas Menkeu.

Baca Juga: Menkeu: Dana Papua Untuk Perbaikan SDM, Kesejahteraan Dan Ekonomi Daerah

Kedua, dengan melihat kemampuan PLN, Menkeu mengatakan jika masyarakat dan industri ternyata tidak mampu membayar harga listrik yang lebih tinggi, maka PLN yang akan menyerap kerugian akibat hal tersebut.

Halaman:

Editor: Dwi Putro Agus Asianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PLN Nusantara Power Gelar Aksi Tanam Pohon Serentak

Selasa, 29 November 2022 | 20:26 WIB

Telkom Indonesia Raih Penghargaan di Ajang GCSA 2022

Selasa, 29 November 2022 | 16:47 WIB
X