• Selasa, 16 Agustus 2022

Layanan Di MPP, BPJS Ketenagakerjaan Dukung Arahan Wapres Untuk Percepatan MPP

- Jumat, 1 Juli 2022 | 17:02 WIB
Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan layanan MPP
Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan layanan MPP
 
 
SUARAKARYA.ID: Pemerintah terus berkomitmen menyediakan  layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), dan berupaya untuk mempercepat penyelenggaraanya. Salah satu upayanya adalah dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, serta Badan Hukum Publik 
 
Sebanyak 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan layanan MPP, di Jakarta, Selasa, (28/6/2022).
 
Hadir langsung pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman percepatan layanan MPP itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebagai Menteri PANRB ad interim.
 
 
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya akan turut serta berkolaborasi serta berkomitmen membantu mempercepat pembangunan MPP terealisasi di seluruh penjuru Tanah Air.
 
BPJAMSOSTEK merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik. Konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah, yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat,” jelas Anggoro.
 
Dengan adanya MPP di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, lanjutnya, akan mempermudah pekerja mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta, hingga melakukan pengajuan klaim.
 
 
Sementara, Wakil Presiden Maruf Amin dalam arahannya mengatakan, Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan, publik yang berkualitas, kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya. 
 
“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” tegas Maruf Amin.
 
Maruf Amin menambahkan, MPP diselenggarakan dalam rangka membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Karenanya, MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.
 
 
“Pada 2024 kita telah mencanangkan 100 persen MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia, selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. MPP yang telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital,” tambahnya.
 
Sejalan dengan arahan yang disampaikan Wapres, Menteri PANRB ad interim Mahfud Md dalam paparannya mengatakan, pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal kebijakan ini diadaptasi di Indonesia yakni tahun 2017 silam.
 
“Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, DKI, Batam, Surabaya, serta Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan, dengan jumlah MPP yang beroperasi hingga juni 2022 sebanyak 59 MPP," jelasnya. 
 
 
Jika dilihat penyebarannya, berdasarkan provinsi masih terdapat 11 provinsi yang belum memiliki MPP. Dilihat dari sebaran kabupaten kota masih 449 kabupaten kota yg belum memiliki MPP
 
Mahfud meyakini pada tahun 2024, MPP yang beroperasi akan sesuai target yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden. Yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota.
 
“Selanjutnya sebagaimana arahan Presiden, tahun 2024 MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. 56 kota akan meresmikan MPP, tahun 2022 ini,” tutup Mahfud.
 
Terpisah, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Jakarta Salemba, M Izaddin mendukung upaya percepatan terwujudnya MPP di seluruh negeri.
 
 
Hal itu, menurutnya, sejalan dengan komitmen BPJAMSOSTEK dalam rangka memberikan pelayanan terbaik secara menyeluruh dan merata kepada seluruh masyarakat pekerja di Indonesia.
 
Izzadin juga optimistis, dengan adanya MPP di setiap daerah, jangkauan kepesertaan BPJAMSOSTEK akan semakin luas.
 
"Dengan adanya MPP di setiap wilayah, maka jangkauan informasi tentang perlindungan sosial tenaga kerja akan makin luas. Di sana masyarakat bisa mendapatkan edukasi, mendaftar maupun mengajukan klaim," tuturnya.***

Editor: Markon Piliang

Tags

Terkini

ULN Indonesia Triwulan II 2022 Turun Jadi Rp6.045 T

Senin, 15 Agustus 2022 | 23:55 WIB

Telkom Indonesia Gelar Sharing P3DN di Kalangan BUMN

Senin, 15 Agustus 2022 | 19:02 WIB

BTN Gelar KPR BTN Merdeka dalam IPEX 2022

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:18 WIB

FAO Bangga Indonesia Capai Swasembada

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:02 WIB
X