• Selasa, 28 Juni 2022

Menyangkut Nasib Ribuan Karyawan, Pemerintah Diminta Bijak Selesaikan Sengketa Saham PT ANI

- Selasa, 21 Juni 2022 | 22:13 WIB

SUARAKARYA.ID: Pemerintah atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait sengketa kepemilikan saham di PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang kini bermuara di pengadilan.

Masalahnya, tutur pakar hukum Dr Jayadi, jika benar pemerintah telah memblokir Minerba Online Monitoring System (MOMS) bisa berimbas pada kegiatan usaha PT ANI dalam melakukan proyek pertambangan di wilayah Maba Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Karena dapat mengancam pelaksanaan proyek tambang Nikel tersebut. Antara lain pihak perseroan tidak dapat menjual hasil tambang,” kata Jayadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/6/2022) saat menanggapi sengketa kepemilikan saham di PT ANI.

Jayadi mengatakan lebih jauh lagi ribuan karyawan atau tenaga kerja lokal terancam tidak dapat bekerja. “Bahkan pemasukan bagi negara juga terancam. Karena puluhan miliar pajak negara dan PNBP atas kegiatan usaha pertambangan tidak dapat disetorkan oleh PT ANI ke kas negara," katanya.

Lebih jauh, Jayadi juga berpendapat bahwa Pemerintah harus dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Penanaman Modal, dimana pemerintah wajib untuk menjamin kepastian dan keamanan bagi mitra dan/atau investor PT ANI yang telah melakukan penanaman modal (investasi).

Dia pun menilai meski terjadi sengketa saham, namun kedudukan para pemegang saham di PT ANI tetap berhak menjalankan seluruh aktivitas perseroan, termasuk dalam melaksanakan kegiatan proyek pertambangan.

Oleh karena itu, kata dia, adanya perbuatan yang menghambat, menghalang-halangi ataupun merintangi PT ANI di dalam menjalankan aktifitas kegiatan usaha pertambangan akan merugikan kepentingan perseroan dan kepentingan umum.

“Selain keberlangsungan dari proyek yang berakibat langsung hilangnya mata pencaharian karyawan atau tenaga kerja lokal, maupun pemasukan bagi negara dari pajak dan PNBP,” ucap Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer TNI AD ini.

Menurut Jayadi seharusnya para pihak tunduk pada ketentuan azas, prinsip dan hukum jual-beli. “Sehingga jika terjadi sengketa hukum tidak dapat dijadikan alasan pihak tertentu memblokir MOMS atau apapun dalam jalannya aktifitas perseroan," tuturnya.

Halaman:

Editor: Gungde Ariwangsa

Terkini

Bank DKI Dukung Malam Puncak Jakarta Hajatan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 18:53 WIB
X