Legislator Puteri Komarudin Ingatkan APBN Harus Menyentuh Seluruh Lapisan Masyarakat

 

SUARAKARYA.ID: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

 

“Tema KEM-PPKF dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang menyelipkan frasa inklusif tentu mengandung makna dan harapan yang luar biasa agar kue pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri. Tak terkecuali juga masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) saya yang berada di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta,“ ujar Puteri saat Rapat Kerja bersama pemerintah dan otoritas terkait untuk membahas Asumsi Dasar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta Selasa (31/5/2022). 

 

Seperti publik kerahui pemerintah telah menetapkan tema KEM-PPKF RAPBN dan RKP tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. 

 

 

Puteri pun berharap tema ini ini nantinya bisa menjawab persoalan yang dialami di daerah pemilihannya melalui program dan kegiatan pada APBN tahun 2023.

 

“Meski hanya beberapa jam dari pusat ibu kota saat ini, namun nyatanya, kami masih  dihadapkan dengan berbagai persoalan klasik. Seperti kurang optimalnya sarana pendidikan dan kesehatan, persoalan kesejahteraan guru honorer dan aparat desa. Lalu masih ditemukan kerusakan infrastruktur jalan di pedesaan,” urai wakil rakyat Dapil Jabar VII ini.

 

 

 

Tak hanya itu, Puteri juga membeberkan bahwa konstituennya masih mengalami kesulitan untuk mengakses keuangan formal sehingga harus bergantung pada rentenir dan bank emok ilegal dengan tawaran bunga

yang mencekik. 

 

Namun, akses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun masih terhalang persyaratan agunan oleh pihak perbankan yang seharusnya tidak diperlukan lagi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 

“Petani pun sering mengeluhkan sulitnya akses mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, daerah pemilihan kami menjadi lumbung pangan nasional yang tentu berperan penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” tutur sulung dari politisi senior Golkar Ade Komarudin yang sebelumnya adalah Legislator Senayan 4 periode di Dapil yang sama.

 

 

Dalam dokumen KEM-PPKF, pemerintah mengusulkan postur RAPBN tahun 2023 dengan penerimaan negara pada kisaran 11,19-11,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta belanja negara mencapai 13,80-14,60 persen terhadap PDB. 

 

Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen antara 2,61 sampai dengan 2,90 persen terhadap PDB.

 

Oleh karena itu, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong agar arah kebijakan belanja dalam APBN Tahun 2023 difokuskan untuk terus mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah, memperluas inklusi keuangan, serta mereduksi ketimpangan pembangunan.

 

 

“Pemerintah perlu berkomitmen untuk mewujudkan belanja yang berkualitas dan tepat sasaran yang memang langsung menyentuh lapisan masyarakat. Apalagi ancaman risiko inflasi yang tinggi, juga berpotensi untuk meningkatkan kemiskinan," jelas Putkom, panggilan akrab Srikandi Milenial Beringin ini..

 

Makanya, imbuh dia, melalui belanja negara, APBN berperan sentral untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut. 

 

"Terlebih, tahun depan kita harus kembali pada disiplin fiskal dan tidak adanya dukungan pendanaan dari Bank Indonesia,” pungkas Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini.***