• Minggu, 3 Juli 2022

Diduga Langgar Aturan Masa Jabatan Direksi, Menteri BUMN Dan PT Telkom Digugat

- Kamis, 26 Mei 2022 | 05:55 WIB
PT Telkom  (Ist)
PT Telkom (Ist)

 

SUARAKARYA.ID: Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, terkait pengangkatan Direksi di lingkungan BUMN yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tentang BUMN.

Koordinator PAPD, Agus Rihat Manalu mengatakan, gugatan tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir selaku tergugat I dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Persero selaku tergugat II. Perkara yang digugat, kata Agus, terkait lamanya masa jabatan Direktur Utama PT Telkom TBK yang diduga menyalahi ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

“Jadi gugatan ini diajukan terkait dengan adanya pengangkatan direksi yang melanggar ketentuan di PP 45 tentang BUMN. Itu kan sudah jelas diatur bahwa direksi itu dua kali berturut-turut atau tidak bisa melebihi 10 tahun masa jabatan,” kata Agus, Rabu 25 Mei 2022.

Baca Juga: Sekjen PBSI: Sejarah, East Ventures Sponsor Utama Indonesia Open 2022

Baca Juga: BI Jatim Gelar Capacity Building Pesantren Digipreneur

Sedangkan, lanjut Agus, masa jabatan Dirut PT Telkom saat ini telah melebihi massa jabatan sebagaimana tertuang dalam aturan yang ada. Karena itu, pihaknya mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat untuk segera membatalkan pengangkatan Direksi PT Telkom yang menyalahi aturan di PP 45 tahun 2005 tentang masa jabatan direksi BUMN.

“Nah faktanya ini kan dipaksakan, ini yg kita lihat akan merusak bahwa seolah-olah BUMN itu perusahaan milik pribadi. Makanya kita melakukan gugatan untuk dibatalkan pengangkatan Direksi PT Telkom itu,” lanjutnya.

“Intinya bahwa ada kartel-kartel yang memang melakukan penguasaan-penguasaan khusus terhadap BUMN. Nah kartel-kartel ini yang harus kita lawan,” sambungnya.

Halaman:

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X