• Jumat, 12 Agustus 2022

Pemerintah Memang Telah Cabut Larangan Ekspor Tapi Pengawasan Pihak Terkait Terus Dilakukan

- Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:44 WIB
Ilustrasi (Istimewa)
Ilustrasi (Istimewa)

SUARAKARYA.ID: Pemerintah memang telah mencabut larangan ekspor  CPO atau kelapa  sawit. Namun pemerintah menginstruksikan pihak berkompeten untuk mengawasi ekspor CPO itu harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Ekspor CPO tidak digunakan untuk kemenangan pihak tertentu tapi demi keuntungan bangsa.

  Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Kalbar, Marjitan mengaku, dengan larangan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO yang dicabut oleh pemerintah membuat petani kembali bergairah dan bisa meningkatkan nilai tambah petani.

"Ekspor CPO dibuka  maka harga TBS sawit di tingkat petani akan normal kembali. Itu yang kami kawal. Saat ini petani bersyukur dan kembali bergairah," ujarnya di Pontianak, Jumat.

Baca Juga: Kapolres Sorong: Pelaku Begal Tembak Di Tempat Tanpa Ampun

Dengan harga sawit kembali normal, semangat petani untuk menanam atau budaya juga akan meningkat baik melalui program yang digalakkan pemerintah Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) maupun secara swadaya.

"Kami prediksikan keperluan bibit siap edar tentu akan meningkat dengan gairah sawit semakin baik. Dilarang ekspor sempat petani kecewa karena harga di tingkat petani diambil hanya kisaran Rp2.000 an saja," ucap dia.

Meski larangan ekspor CPO sudah dicabut, pemerintah tetap dimintanya untuk memberikan perhatian pada tanaman yang telah menjadi komoditas unggulan daerah yakni terkait pupuk dan herbisida.

Baca Juga: Soal Korupsi Di Maluku Diperangi Hingga Ke Akarnya

"Ada satu hal yang perlu perhatian pemerintah yaitu dengan tingginya harga pupuk dan herbisida. Tingginya harga menjadi biaya rawat meningkatkan. Hal itu bisa mengurangi nilai tukar petani atau pendapatan petani," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya Kamis (19/5/2022) menyampaikan bahwa keran ekspor CPO dan minyak goreng dibuka kembali dan berlaku mulai 23 Mei 2022. ***

Baca Juga: Ketahanan Pangan  Khusus Beras Di Bulog Sorong Hingga Tiga  3 Bulan Ke Depan

Editor: Gungde Ariwangsa

Tags

Terkini

RUU PDP Wujud Pengembangan Ekonomi Digital

Jumat, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB

PJB Tanam 5000 Pohon Balangeran di Event HKAN

Kamis, 11 Agustus 2022 | 15:42 WIB
X