• Sabtu, 20 Agustus 2022

Anggota Komisi XI Puteri Komarudin, Kenaikan PPN 11 Persen Tak Menimbulkan Distorsi Proses Pemulihan Ekonomi

- Minggu, 3 April 2022 | 16:53 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin dalam Program Sapa Indonesia  Kompas TV mengingatkan kenaikan PPN 11 persen oleh Pemerintah tak menimbulkan distorsi proses pemulihan ekonomi  (AG Sofyan)
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin dalam Program Sapa Indonesia Kompas TV mengingatkan kenaikan PPN 11 persen oleh Pemerintah tak menimbulkan distorsi proses pemulihan ekonomi (AG Sofyan)
 
 
SUARAKARYA.ID: Per 1 April 2022, Pemerintah cq. Kementerian Keuangan telah menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. 
 
Merespon keputusan eksekutif tesebut, Legislator Senayan di  Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin meminta kepada Pemerintah bersama pihak terkait untuk memastikan terlebih dulu ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat. 
 
 
"Supaya tidak terjadi kelangkaan seperti yang kemarin sempat terjadi dan di bulan puasa ini juga terjadi sejumlah kenaikan kebutuhan pokok rakyat. Yang nanti ujung-ujungnya berdampak kepada kenaikan harga dan memukul daya beli masyarakat," ujar Puteri saat menjadi narasumber di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Senin (28/3/2022).
 
Lebih lanjut Puteri mengatakan, kenaikan PPN yang menjadi perdebatan ini, tentu menjadi perhatian DPR RI. Terutama seluruh anggota Komisi XI, ketika tahun lalu membahas Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang sekarang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang.
 
 
"Pemerintah pada saat itu mengusulkan kenaikan secara langsung tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Dan kita sebagai wakil rakyat tentu menyadari betul bahwa pandemi Covid-19 masih berlangsung dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Maka dari itu kami di Komisi XI bersama Pemerintah, akhirnya menempuh jalan tengah untuk melakukan penyesuaian kenaikan tarif PPN secara bertahap. Yaitu 11 persen pada April 2022 dan juga sebesar 12 persen yang akan berlaku paling lambat sampai dengan 2025," beber Srikandi Milenial Beringin ini. 
 
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat kunjungan kerja ke pasar-pasar tradisional merespon aspirasi masyarakat sebelum diberlakukan kenaikan tarif pajak PPN sebesar 11 persen (AG Sofyan)
 
Upaya tersebut kata dia, dilakukan agar tarif PPN ini justru tidak semakin menambah beban yang dipikul masyarakat sebagai konsumen akhir. Selain itu juga diperlukan upaya melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan distorsi terhadap proses pemulihan ekonomi yang sekarang sedang berlangsung pada saat ini. 
 
 
"Karena kita tahu konsumsi masih menjadi motor penggerak perekonomian kita," ujar Putkom panggilan akrab politisi muda cukup kritis ini. 
 
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Senayan ni menambahkan, Pemerintah harus melihat lagi bahwa tidak semua barang atau jasa bisa dikenakan kenaikan tarif PPN ini. 
 
 
Puteri kembali mengingatkan sesuai dengan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), pihaknya di Komisi XI bersama pemerintah juga telah berkomitmen bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat, seperti sembako, yang sekarang sangat dibutuhkan, justru diberikan fasilitas PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan.
 
"Makanya kami rasa ini menjadi sangat penting bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut tetap diberikan terutama kebutuhan pokok rakyat. Terutama mendekati lebaran pada saat ini. Karena memang barang-barang ini adalah barang dasar kebutuhan masyarakat yang perlu kita lindungi keterjangkauannya dan juga keberadaannya oleh Pemerintah. Khususnya menjelang bulan Ramadan. Dimana umumnya harga dan permintaan malah akan semakin meningkat dibandingkan hari biasa," tegas putri sulung Ade Komarudin, Ketua DPR RI ke 17 ini. 
 
 
Jadi tentu dengan adanya fasilitas ini, Puteri sangat berharap dampaknya terhadap barang kebutuhan pokok dapat diredam.
 
"Tentu kita menginginkan tidak menambah beban masyarakat semakin dalam apalagi bagi kalangan menengah ke bawah," imbuhnya.
 
Disingung apakah pemberlakuan PPN 11 persen bisa ditunda? Karena dapat menyebabkan inflasi tinggi. Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengatakan, tentu akan dbicarakan kembali secara seksama dengan Pemerintah. Namun karena memang ini sudah disepakati dalam UU HPP tentu perlu dilaksanakan, kalau pun tidak dibahas kembali ke DPR dan juga Pemerintah.
 
 
"Namun tentunya ketika ketentuan ini berlaku nantinya, Pemerintah juga harus mengantisipasi hal-hal atau konsekuensi yang terjadi karena faktor kenaikan inflasi atau pun faktor ketegangan geopolitik global yang memang sekarang sudah terjadi dan akhirnya memengaruhi
rantai pasok dan juga ketersediaan bahan baku kita," ungkapnya.
 
Dan dampak ikutan ini, jelas Puteri, tentunya harus diantisipasi oleh Pemerintah dan juga Bank Indonesia yang perlu terus menjaga supaya inflasi Indonesia dalam batas wajar dan masih terkendali.
 
 
'Terakhir kita rapat kerja dengan Bank Indonesia, inflasi kita masih dalam batasan tersebut. Jadi hal tersebut tentu harus menjadi catatan dan yang utamanya adalah bagaimana kenaikan sebesar 1 persen ini apabila memang diimplementasikan nanti bisa bertujuan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat," terang Puteri.
 
Misalnya kata dia, melalui penambahan penerimaan negara dalam jangka panjang yang nantinya akan dikembalikan lagi untuk masyarakat dalam bentuk subsidi, bansos dan juga pembangunan infrastruktur. Sampai dengan pembiayaan untuk program pemulihan ekonomi. 
 
 
"Hal ini tentu menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengantisipasi dan berbagai dampak-dampak yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Kita di DPR terus mendorong supaya Pemerintah bisa tetap responsif dan juga antisipatif dalam mengambil kebijakan," jelas Puteri.
 
Ia menuturkan di berbagai kesempatan pihaknya juga sudah menyampaikan kepada eksekutif bagaimana Pemerintah bersama pihak terkait, harus memastikan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat. 
 
 
"Supaya tidak terjadi kelangkaan seperti yang kemarin sempat terjadi. Yang ujung-ujungnya nanti berakhir pada kenaikan harga dan memukul daya beli masyarakat. Tentu hal  tersebut akan terus kami bahas pada rapat-rapat Komisi XI dengan mitra kerja kita yang akan datang. Dan tentu melihat perkembangan perekonomian yang terjadi juga ke depan," pungkasnya.
 
Sebelumnya, di acara Talk Show Bincang Bijak Soal Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebaikan PPN 11 persen itu tidak terlampau tinggi. 
 
 
"Kalau kita lihat dibandingkan dengan banyak negara-negara seperti di G20, maka kita lihat bahwa PPN rata-rata di negara tersebut sekitar 15 persen, 15,5 persen bahkan. Namun kita tahu bahwa ada barang dan jasa yang memang dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan terutama ini karena sangat menjadi bahan yang disebut bahan kebutuhan pokok? Nah supaya mereka tidak kena 11 persen mereka diberikan kemungkinan untuk mendapatkan tarif yang hanya 1, 2 dan 3 persen. Jadi nggak bakalan 10 persen yang tarif awal. Dia turun menjadi 1,2 dan 3 persen," jelas Menkeu Sri Mulyani.***
 

Editor: Markon Piliang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR Dorong UMKM Total Manfaatkan Ruang Digital

Jumat, 19 Agustus 2022 | 22:13 WIB

Rambah Kota Solo, Tokocrypto Luncurkan T-Hub Solo

Jumat, 19 Agustus 2022 | 21:10 WIB

Deri Protocol, Produk Derivatif Terbaru di DeFi

Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:40 WIB
X