• Selasa, 16 Agustus 2022

39 Industri MGS Terdaftar Siap Pasok Minyak Goreng Curah, Menperin: Yang Belum, Kami Kejar Terus!

- Rabu, 23 Maret 2022 | 21:01 WIB
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut 39 industri MGS  telah terdaftar siap  memasok minyak goreng  curah dan industri yang  belum terdaftar akan dikejar untuk ikut berpartisipasi  (AG Sofyan)
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut 39 industri MGS telah terdaftar siap memasok minyak goreng curah dan industri yang belum terdaftar akan dikejar untuk ikut berpartisipasi (AG Sofyan)
 
 
SUARAKARYA.ID: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) terus memastikan program pemerintah terkait ketersediaan dan pasokan minyak goreng sawit (MGS) berbasis curah untuk konsumen dan UMKM bisa berjalan dengan baik. 
 
“Hingga pagi ini, sudah ada 47 perusahaan yang melakukan registrasi. Dari jumlah tersebut, 39 perusahaan sudah mendapatkan nomor registrasinya, termasuk PT SMART yang jadi bagian Sinarmas Grup," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja di PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) di Marunda, Bekasi, Selasa (22/3/2021).
 
Menperin menyebut, dari 39 perusahaan yang sudah diberikan nomor registrasinya, diharapkan bisa memasok ke pasar tingkat pengecer sekitar 9.000 ton perhari.
 
 
"Jadi, kita bisa melihat berdasarkan perhitungan kita sekitar 8.000 ton per hari. InsyaAllah dari 39 perusahaan ini bisa memenuhi kebutuhan nasional, walaupun nanti Ramadhan dan Lebaran ada peningkatan kebutuhan hingga 11.000-12.000 ton per hari," paparnya.
 
Menurut Menperin, sebanyak 81 industri MGS yang tergabung di asosiasi sudah mendaftar melalui SIINas.
 
“Jadi tinggal perusahaan yang tidak terdaftar di asosiasi. Sekarang kami melakukan kontak terus menerus, agar mereka bisa berpartisipasi dalam program ini," ujarnya.
 
 
Terkait pemetaan, Menperin AGK telah menyusunnya, termasuk penetapan kuantitas per hari, khsususnya daerah yang menjadi tanggung jawab industri. Sehingga berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, daerah tersebut mulai terisi dengan MGS curah. 
 
Untuk daerah timur Indonesia, lanjut Menperin, harus ada treatment tersendiri terkait kemasan minya goreng. 
 
“Akan kami cari treatment paling tepat, mungkin dengan berbasis kemasan sederhana. Nanti kami lihat bagaimana merumuskan kebijakannya,"imbuhnya.
 
 
Kebijakan MGS berbasis Industri ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 
 
"Permenperin sendiri sudah efektif berjalan dan semua bisnis proses mulai dari registrasi sampai penetapan alokasi dan wilayah kerjanya, serta pemantauan dan pengawasan, dilakukan dengan menggunakan digital, sehingga good governance bisa dipertanggungjawabkan, tidak melalui mekanisme face to face," jelas AGK. 
 
Menperin AGK kembali menegaskan melalui digitalisasi, semua proses akan berjalan lebih sederhana dan cepat. 
 
 
"Saat ini, Kemenperin terus berkoordinasi dengan BPDPKS. Mereka mengerti ini sifatnya sangat urgent, sehingga melakukan proses percepatan," ungkapnya.
 
Ia menambahkan, pada dasarnya Permenperin 8/2022 mewajibkan seluruh industri MGS untuk ikut berpartisipasi. Apabila ada yang tidak mendaftar, akan dikenakan sanksi. Jadi, semua harus atau wajib berpartisipasi. 
 
"Kami optimistis dalam waktu sangat singkat ini, kita bisa mewujudkan kebutuhan MGS di masyarakat, baik secara kuantitas dan juga secara harga," tandasnya.
 
 
Dalam Permenperin 8/2022 sendiri telah mengatur bagi perusahaan MGS yang mendaftarkan, termasuk kepada distributor masing-masingnya. Misalnya PT SMART mendaftarakan distributornya, baik D1, D2, hingga pengecer ke SIINas, sehingga kita bisa cek pergerakannya. 
 
Kemenperin juga mendata dari mana perusahaan tersebut mendapatkan bahan baku. Hal ini benar-benar dimonitor secara transparan dalam SIINas. 
 
"Evaluasi dilakukan setiap hari, ada tim pengawas dipimpin oleh kami sendiri, yang juga akan dibantu beberapa pejabat dari beberapa kementerian. Misalnya Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemendag, Kepolisian (Satgas Pangan), Kemenkeu, BPDPKS, dan unsur lainnya yang akan jadi bagian dari pengawas," tuturnya.
 
 
Menperin berharap, kerja sama antara pemerintah dan seluruh produsen MGS bisa berjalan baik untuk menyukseskan program ini.
 
" Kalau bisa sukses, adanya penyesuaian untuk kebijakan yang diambil pemerintah. Kita sukseskan dahulu, kita normalisasi, dan kita upayakan harga MGS dan supply juga cukup, baru melakukan adjustment kebijakan," terangnya.
 
Di tempat yang sama, GM Marunda Refinery, Sinar Mas Agribusiness and Food Agus Widjaja menjelaskan, saat ini kegiatan operasional produksi minyak goreng berjalan lancar dengan kapasitas maksimal. Sabtu kemarin, pihaknya telah mendistribusikan minyak goreng curah sebanyak 500 ton ke toko-toko dan pasar yang ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. 
 
 
“Kami akan terus memproduksi dan berkoordinasi lebih lanjut untuk dapat mendistribusikan minyak goreng curah ini ke berbagai area lainnya,” ujarnya.***

Editor: Markon Piliang

Sumber: Humas Kemenperin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ULN Indonesia Triwulan II 2022 Turun Jadi Rp6.045 T

Senin, 15 Agustus 2022 | 23:55 WIB

Telkom Indonesia Gelar Sharing P3DN di Kalangan BUMN

Senin, 15 Agustus 2022 | 19:02 WIB

BTN Gelar KPR BTN Merdeka dalam IPEX 2022

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:18 WIB
X