Puteri Komarudin Ingatkan DJP Kemenkeu Pastikan Tak Terjadi Kebocoran Pengelolaan PNBP

JAKARTA: Legislator Golkar di Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mendorong perencanaan anggaran yang berkualitas dari pemerintah untuk juga menciptakan belanja yang berkualitas (spending better).

 

"Dirjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan harus mampu menjamin kualitas perencanaan anggaran Pemerintah. Dengan begitu, anggaran ini bisa menghasilkan belanja yang efisien, berkualitas, bermanfaat, dan bernilai tambah bagi masyarakat. Hal ini penting, karena belanja yang berkualitas sangat tergantung dari kualitas perencanaannya pula," tegas Puteri Komarudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022)

 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Tujuannya, antara lain untuk menerapkan kebijakan penganggaran yang fokus pada program yang berdampak langsung pada masyarakat (money follow program), memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, serta menyelaraskan rumusan program dan kegiatan. 

 

 

Putkom panggilan akrab Politisi Milenial Beringin ini mempertanyakan dampak penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran tersebut. 

 

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini berharap, setelah berjalan dua tahun, sistem ini bisa semakin mensinkronkan antara perencanaan dan penganggaran.

 

"Dengan begitu belanja Pemerintah bisa semakin terarah dan efisien. Begitu hulu perencanaanya baik, harapannya bisa diimplementasikan di hilirnya," jelas Wakil Rakyat Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta) ini.

 

 

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini meminta agar belanja yang dikeluarkan Pemerintah dapat diukur dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

 

"Karena kita tidak hanya concern seputar hasil (out put) yang dihasilkan saja juga dampak yang dihasilkan dari output tersebut. Tak terkecuali, pada belanja subsidi Pemerintah. Apakah selama ini sudah memberikan dampak kemanfaatan lebih luas bagi masyarakat. Strategi apa yang akan dilakukan DJA untuk memastikan belanja subsidi ini berkualitas, tepat sasaran, dan tepat manfaat," ucap Putkom.

 

Dia mendorong DJA Kemenkeu meningkatkan kinerja dalam proses bisnis dan pengawasan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

 

"Hal tersebut sangat penting untuk memastikan apakah benar dan sudah tepat jumlah PNBP yang disetorkan Kementerian/Lembaga mencerminkan apa yang seharusnya diterima. Dalam artian, kita harus bisa memastikan juga tidak terjadi kebocoran dalam pengelolaan PNBP ini," pungkas sulung putri Ketua DPR RI ke 17 ini***