• Minggu, 3 Juli 2022

Sejak Awal Tahun, Pemerintah Genjot Program Prioritas Berdampak Langsung Masyarakat 

- Senin, 10 Januari 2022 | 22:03 WIB
Foto: Dok Kemenko.
Foto: Dok Kemenko.

JAKARTA: Pada tahun anggaran 2022 pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp414,1 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Anggaran ini difokuskan pada tiga klaster, yaitu bidang kesehatan sebesar Rp117,9 triliun,  bidang perlindungan masyarakat (Rp154,8 triliun) dan pemulihan ekonomi (Rp141,4 triliun).

"Untuk bidang kesehatan dan bidang perlindungan masyarakat, besaran alokasi anggaran akan menyesuaikan dengan perkembangan kasus Covid-19 di lapangan," ungkap Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Minggu (9/1/2021).

Sementara untuk pemulihan ekonomi, pemerintah mendorong optimalisasi beberapa program prioritas pada Program PEN 2022 harus dapat direalisasikan sejak awal tahun. "Beberapa program prioritas yang berdampak langsung terhadap ekonomi dan masyarakat harus sudah bisa mulai untuk direalisasikan," ujar Menko Airlangga.

Pemerintah menyadari, dalam pelaksanaannya nanti masih dapat berubah mengikuti dinamika dan situasi di lapangan. Namun, pemerintah tetap akan melakukan front loading beberapa Program PEN 2022 atau akselerasi belanja di kuartal I dan II tahun ini.

Program tersebut pertama yaitu subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari hingga Juni 2022. Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya permintaan dan realisasi KUR yang pada 2021 mencapai Rp23,2 triliun per bulan, sehingga perlu dilanjutkan pada 2022. "Diberikan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama 6 bulan (Januari-Juni 2022), yang memerlukan anggaran sebesar Rp5,64 triliun," kata Airlangga.

Program kedua yaitu perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung (BT-PKLW) dan percepatan penyalurannya. Program ini untuk 1 juta PKL dan warung yang masing-masing disalurkan Rp1,2 juta. Pada 2021 berhasil disalurkan 100 persen dalam waktu relatif singkat.

"Perluasan target sasaran dilakukan dengan menambahkan nelayan atau Penduduk Miskin Ekstrim (PME) di wilayah pesisir pada 212 kabupaten/kota, dengan jumlah sekitar 1,76 juta orang," ujarnya.

Selanjutnya, yang ketiga insentif fiskal berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk perumahan. Insentif fiskal berupa PPN DTP untuk perumahan pada 2021 dialokasikan sebesar Rp0,96 triliun dan realisasinya sebesar 100 persen. "Perpanjangan PPN DTP untuk Januari sampai Juni 2022, namun besarannya dikurangi sebesar 50 persen dari sebelumnya," tutur Menko Perekonomian.

Kemudian, insentif fiskal berupa PPnBM DTP untuk otomotif, di mana insentif fiskal PPnBM DTP untuk otomotif pada 2021 alokasi awal Rp3,46 triliun, dinaikkan menjadi Rp6,58 triliun, dan realisasi 100 persen.

Halaman:

Editor: Pudja Rukmana

Terkini

X