Beredar Situs E-CD Palsu, Puteri Komarudin Desak DJBC Segera Blokir

SUARAKARYA.ID: Legislator Komisi XI

DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) segera memblokir dan memperluas

penerapan Electronic Customs Declaration (E-CD).

 

“DJBC jangan hanya mengeluarkan imbauan untuk tidak melakukan pengisian dan pembayaran pada tautan tersebut. Tetapi juga melakukan koordinasi untuk pemblokiran situs tersebut. Selain itu, saya kira DJBC juga terus memperluas layanan E-CD, karena saat ini masih berlaku di sejumlah bandara internasional saja. Dengan begitu, harapannya, tidak ada lagi situs-situs palsu yang menyesatkan, dan juga mempercepat proses penyelesaian pabean saat kedatangan di Indonesia,” ungkap Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan DJBC di Gedung Perlemen, Selasa (14/2/2023).

 

 

Sebagai informasi, E-CD merupakan sistem yang dibuat DJBC yang tujuannya untuk mempercepat dan memudahkan pelaporan barang bawaan bagi penumpang internasional

 

Ini karena biasanya penumpang masih harus mengisi custom declaration lewat formulir

sebelum pesawat mendarat di Indonesia. 

 

 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk melakukan penindakan.

 

“Kami sudah mengirim surat ke Kemenkominfo untuk melakukan take down. Ada 3 situs yang sudah kami deteksi melakukan itu. Lalu, soal penipuan yang mengatasnamakan DJBC, kami justru menghadapi tantangan dari korban yang justru tidak mau mengadukan. Padahal ini

delik aduan. Sehingga, kami tidak bisa komunikasikan kepada kepolisian. Makanya, kami lakukan komunikasi dan sosialisasi di media sosial, serta pendekatan dengan Aparat Penegak Hukum (APH),” urai Askolani.

 

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tengah menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan Industri Hasil Tembakau (IHT).

 

 

“Peta jalan ini penting untuk memberikan kejelasan bagi industri, petani, dan pekerja di sektor tembakau. Karena banyak sekali aspirasi, terutama dari pekerja di pabrik rokok konvensional atau Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang mayoritas pekerjanya perempuan.

Mereka meminta kejelasan roadmap ini. Sehingga, nanti ada keseimbangan antara kenaikan tarif cukai untuk mengejar penerimaan tetapi juga dampaknya bagi pekerja di industri ini. Untuk itu, saya harap DJBC nanti bisa mengawal dan melaporkan kepada kami terkait perkembangan roadmap ini,” pungkas Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Karawang). ***