logo

Masyarakat Indonesia Butuh Pendidikan Vokasional Untuk Bersaing Di Era Industri 4.0.

Masyarakat Indonesia Butuh Pendidikan Vokasional Untuk Bersaing Di Era Industri 4.0.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo (foto, ist)
12 September 2019 21:09 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - TANGERANG: Koalisi Penduduk Indonesia agar merekomendasikan kebijakan kependudukan yang mendukung percepatan Sumberdaya Manusia (SDM) unggul.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Koalisi Kependudukan Indonesia di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (12/9/2019).

"Semoga musyawarah nasional Koalisi Kependudukan Indonesia bisa merumuskan dan mengidentifikasikan tantangan-tantangan kita ke depan. Agar prediksi Indonesia akan menjadi negara ekonomi ke 4 dunia bisa tercapai," tutur dia.

Dikemukakannya, masyarakat Indonesia membutuhkan pendidikan vokasional, untuk dapat bersaing di era industri 4.0. Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pendidikan kepada pendamping desa dan kepala desa hingga ke luar negeri.

Kemendes PDTT juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, untuk menyalurkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke desa-desa guna membantu peningkatan SDM perdesaan. "Dana desa juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan pertumbuhan ekonomi desa. Lima tahun terakhir, dana desa Rp257 triliun telah membangun infrastruktur dengan jumlah di luar dugaan, serta memberikan impact (pengaruh) yang sangat besar. Ke depan, dana desa akan fokus pada pemberdayaan SDM dan pengembangan ekonomi desa," ungkapnya.

Di bagian lain, Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Sonny Harry B Harmadi mengatakan, salah satu hal strategis pada pelaksanaan Munas tersebut adalah periode bonus demografi di Indonesia yang diproyeksi lebih pendek, yakni akan selesai pada tahun 2038.

Di sisi lain, tidak semua provinsi mendapatkan bonus demografi. Sehingga, menurutnya, strategi bangunan setiap kabupaten/kota akan berbeda.

"(Hal strategis lain) karena pemerintah tahun 2020-2024 akan memprioritaskan SDM (Sumberdaya Manusia), tagline 74 tahun kemerdekaan adalah SDM Unggul. Salah satu yang akan kita coba adalah mendorong adanya instutusi khusus yang mengelola manajemen talenta," tuturnya.

Sonny mengatakan, Koalisi Kependudukan Indonesia siap untuk mendukung pembangunan perdesaan. Tak hanya itu, lanjutnya, Koalisi Kependudukan Indonesia juga akan membantu pemerintah menyusun strategi transmigrasi yang menurutnya butuh pembaharuan.

"Di era industri 4.0 tentunya strategi transmigrasi juga harus berubah," ujarnya.

Editor : Azhari Nasution