logo

SMART Dukung Revisi UU KPK, Komisioner Disarankan Konsentrasi Bekerja

SMART Dukung Revisi UU KPK, Komisioner Disarankan Konsentrasi Bekerja

Sejumlah elemet mahasiswa yang tergabjng dalam SMART menyampaikan pernyataan dukungan terhadap revisi UU KPK, Rabu
11 September 2019 14:51 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (SMART) mendukung revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dihahas oleh DPR-RI.

Organisasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ini menilai revisi merupakan solusi dalam penindakan korupsi dan penguatan kelembagaan.

Hal itu ditegaskan Koordinator SMART Yayan Effendi. Ia menegaskan pihaknya sangat mendukung penyesuian UU tersebut.

“Kajian dan diskusi kami sudah layak dan sangat pas untuk merevisi UU KPK itu. Langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini,” ujar Yayan didampingi sejumlah pengurus organisasi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Yayan menegaskan, seluruh pihak harus memberikan dukungan. Pemerintah diminta untuk tegas termasuk menyampaikan kepada seluruh instrumen supaya mendukung rencana revisi tersebut.

“Termasuk para komisioner KPK diingatkan supaya konsentrasi dalam bekerja dan tidak terpengaruh terhadap rencana revisi UU,” tuturnya.

Lebih lanjut Yayan menambahkan, SMART meminta kepada seluruh instrumen KPK untuk fokus bekerja melakukan tugas dan kewajibannya dibandingkan mengomentari soal adanya rencana revisi terhadap UU KPK.

Masalah yang sangat menjadi sorotan dalam UU KPK yakni No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat 1 Huruf A yaitu “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: A) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Namun terkait penyadapan ada juga aturan perundang-undangan yaitu undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatakan bahwa segala jenis penyadapan jaringan telekomunikasi apapun bentuknya adalah kegiatan ilegal, hal ini juga bertentangan dalam pasal 56 UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penyadapan dapat dikenai hukuman ancaman Pidana 15 tahun penjara. SMART merupakan wadah diskusi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta seperti, UIN Syarif Hidayatullah, PTIQ, UMY, UNAS, Trisakti, UIA Azharah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Widya.

Editor : Yon Parjiyono