logo

PPM Dilarang Melakukan Politik Praktis

PPM Dilarang Melakukan Politik Praktis

Ketua Umum DPP LVRI, Letjen TNI Purn Rais Abin.(foto,ist,)
08 September 2019 20:57 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sama seperti Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) , anggota Pemuda Panca Marga (PPM) dilarang melakukan politik praktis. Sikap politik LVRI dan PPM sama, yakni pro politik kenegaraan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LVRI, Letjen TNI Purn Rais Abin dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) PPM, di Jakarta, Sabtu (7/9/2019) malam.

Dikemukakannya, DPP LVRI menyambut baik kembalinya organisasi massa PPM kembali kepada khitahnya yang benar. "Yaitu bebas dari politik praktis dan tetap mengakui LVRI sebagai organisasi induk yang melahirkannya," ujarnya.

Ketua Umum DPP LVRI mengatakan, selama ini PPM sudah lepas dan berjalan sendiri. Tak mau mengakui LVRI sebagai organisasi induk yang melahirkannya. "PPM sempat tidak menjalankan AD/ART dengan benar, Bahkan mengubahnya, dengan mengizinkan ada anggota partisipasi, yang tak terkait dengan veteran," tutur dia.

Dia menilai selama ini PPM dijadikan kendaraan oleh sebagian pengurusnya untuk tujuan politik prakaktis. Dinilai telah lepas kendali, maka LVRI melaporkan kepada Menhan RI dan Kepala Staf Angkatan Darat. "Agar PPM tidak dilibatkan dalam kegiatan teritorial sebelum dilakukan pembenahan oleh LVRI," tegas mantan Panglima Perdamaian PBB tersebut.

Sebelumnya DPP LVRI tidak mengakui apapun hasil Musyawarah Nasional (Munas) X PP-PPM, yang digelar di Jakarta Jumat (5/9/2019). Ketua Umum Pengurus Pusat PPM Abraham Lunggono atau Lulung dalam Munas itu mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PP - PPM.

Lulung sebelumnya terpilih melalui Munas VIII Untuk masa bakti 2011 - 2015. Kemudian terpilih lagi untuk masa jabatan 2015 - 2020. Lulung memilih mundur dengan alasan untuk meminimalisir terjadinya friksi-friksi antara PPM dan LVRI. Dia menduga sebagian pengurua DPP LVRI tak menghendaki dirinya tampil lagi. Di bagian lain,

Wakil Ketua Umum DPP LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun menilai, Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga (PP-PPM) di bawah kepemimpinan Haji Abraham Lunggana (Haji Lulung), gagal melaksanakan tugasnya. Lulung tidak bisa menerjemahkan kebijakan DPP LVRI) selaku induk organisasi.

Dijelaskannya, ada beberapa instruksi yang dinilainya tak mampu dijalankan Lulung. Di antaranya adalah tidak mampu mengembalikan PPM kepada naungan ayahandanya, dalam hal ini LVRI sebagai pembina utamanya.

"Yang kedua memvalidasi anggota PPM yang disinyalir sekarang itu banyak sekali bukan anak-anak biologis veteran menjadi anggota PPM," ujarnya. Dan yang ketiga, lanjut Saiful, membawa PPM ke dalam politik praktis, tidak sesuai dengan marwah LVRI yang mengutamakan politik kebangsaan bukan politik praktis.

Sementara, Wakil Tim Ahli DPP LVRI Mayjen TNI Purn Ghani menyatakan saat ini terjadi dua organisasi PPM. "Anggota yang ingin kembali ke PPM harus melakukan validasi lagi," katanya. Akibat dibukanya "kran" anggota partisipasi, bukan lagi harus anak kandung veteran, dia tak tahu pasti jumlah anggota PPM saat ini.

"Ini tugas Ketua PPM, setelah Munaslub mengembalikan AD/ART, lalu melakukan validasi keanggotaan," kata Ghani.

Editor : B Sadono Priyo