logo

Program Nasional Keserasian Sosial Diharapkan Mampu Meredam Konflik

Program Nasional Keserasian Sosial Diharapkan Mampu Meredam Konflik

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos Harry Hikmat (kanan). (foto,ones)
05 September 2019 20:49 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat di sela acara bimbingan teknis keserasian sosial di Jakarta, Rabu (4/9/2019) malam menyatakan, kegiatan penguatan melalui kearifan budaya lokal oleh masyarakat, menjadi penangkal munculnya konflik sosial di tengah keragaman bangsa ini.

Dicontohkannya, adanya kegiatan tradisi kesenian, baik dari daerah Sunda, Jawa dan lainnya bisa untuk menyampaikan pemahaman, terdapat makna yang kuat di balik pementasan kesenian itu. "Lewat kearifan budaya lokal itulah, Kemensos melakukan pendekatan budaya ini merupakan suatu pendekatan terhadap daerah rawan konflik," ujarnya.

Harry menjelaskan, penguatan kearifan budaya lokal mengandung filosofi bangsa Indonesia. Tentang pentingnya perdamaian, menjaga keharmonisan, serta kerukunan. "Melalui program nasional keserasian sosial, diharapkan konflik di tengah masyarakat dapat diredam," kata dia.

Untuk itu, imbuhnya, perlu upaya yang serius dan kerja sama dalam membangun sistem pencegahan dari konflik sosial. "Antisipasi dini atas kemungkinan terjadinya konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat," ujarnya.

Disebutkannya, program nasional keserasian sosial merupakan bagian dari kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial, yang diberikan oleh Kemensos. Data menunjukan, program nasional keserasian sosial pada 2019, disalurkan ke sebanyak 250 lokasi rawan konflik sosial.

Di antaranya  Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Selanjutnya Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua.