logo

Ibu Kota

Ibu Kota

31 Agustus 2019 00:09 WIB

SuaraKarya.id -  

 

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa Ibu Kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur di dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Pemindahan didasarkan pertimbangan matang, yaitu bukan hanya dari aspek SDM tapi juga infrastruktur. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota bukan sekedar mengalihkan dari kemacetan dan lingkungan tapi juga pertimbangan layanan dan administrasi yang juga sangat kompleks.

Artinya, perlu pertimbangan yang sangat kompleks sebelum bisa diputuskan pindah ke lokasi yang baru. Meski pemindahan Ibu Kota negara jamak juga dilakukan oleh sejumlah negara namun dipastikan kalkulasinya tidaklah mudah karena ada banyak pertimbangan yang menjadi kajian, baik mikro dan makro, internal dan juga eksternal, termasuk juga faktor pendanaan yang tidak kecil mencapai ratusan triliun.

Dari kasus pemindahan Ibu Kota ke Kaltim saja telah muncul keresahan sejumlah ASN. Tentu ini sangat rasional dan manusiawi apalagi jarak pemindahan itu cukup jauh dan tentu ada banyak aspek yang mendasari dibalik keresahan ASN. Bahkan, banyak juga wacana bagi sejumlah ASN untuk mengundurkan diri dan atau mengajukan pensiun dini daripada ikut pindah ke Kalimantan Timur. Di sisi lain, jika pemerintah merekrut ASN baru di Kalimantan Timur tentu tidak bisa secepatnya dilakukan karena pertimbangan pelatihan dan pengembangan serta komponen lainnya, termasuk penggajian bagi ASN di Ibu Kota baru. Jadi, ada banyak aspek yang diperhitungan, bukan sekedar melihat dari sisi keresahan sejumlah ASN yang terpaksa harus juga ikut pindah ke Kalimantan Timur

Proses panjang pemindahan Ibu Kota sebenarnya sudah diwacanakan bukan hanya di era pemerintahan Jokowi dan pada saat Rapat Terbatas tentang Pemindahan Ibu Kota di Kantor Kepresidenan awal Agustus 2019 akhirnya mengerucut pilihannya di Kalimantan Timur yang kemudian ditentukan untuk dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Yang menarik bahwa sebelumnya publik mungkin belum kenal dengan daerah Penajam Paser Utara dan karenanya setelah ada informasi kepastian Ibu Kota pindah di dua kabupaten maka kini publik antusias terhadap daerah Penajam Paser Utara. Di satu sisi, hal ini secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap daya tarik kepariwisataan meski di sisi lain juga ada pertimbangan terhadap potensi yang lainnya.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah naiknya harga tanah. Tentu akan berlipat dan ini adalah hal yang logis dibalik daya tarik suatu lokasi, apalagi lokasinya akan menjadi Ibu Kota negara. Imbasnya adalah kemunculan sejumlah broker tanah dan tentu dampak terhadap ekonomi – bisnis di dua kabupaten yang akan menjadi Ibu Kota sangat besar. Potensi ini tentu harus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan jangan sampai justru masyarakat menjadi korban dibalik pemindahan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Terlepas dari berbagai faktor dibalik pemindahan Ibu Kota, pastinya ada kajian sangat kompleks yang harus dipertimbangan sehingga berasalan jika muncul tuntutan agar hal ini tidak dilakukan secara emosional tanpa mempertimbangkan banyak faktor. Terkait hal ini, keresahan sejumlah ASN juga harus dipertimbangkan karena menyangkut aspek layanan kepada publik. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo