logo

Menaker Memperkenalkan Kartu Pra Kerja Di Forum G20

Menaker Memperkenalkan Kartu Pra Kerja Di Forum G20

Menaker M Hanif Dhakiri (foto,ist)
02 September 2019 22:35 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - MATSUYAMA JEPANG: Guna memudahkan kepada para pencari kerja, fresh graduate, dan korban PHK sebagai dampak dari digital ekonomi dan revolusi industri di tempat kerja. Pemerintah lewat Kementeria Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menerbitkan Program Kartu Prakerja.

Dalam siaran persnya, Menaker menjelaskan, masyarakat yang mendapat Kartu Pra Kerja akan mendapat fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau alih keterampilan, dan akan mendapat insentif setelah mengikuti pelatihan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri saat menyampaikan Statement Country Session 2: Demographic Change (Youth Employment/Pekerja Muda) di Forum G20 Labour Ministers' Meeting (G20 LEMM), Matsuyama, Jepang, Minggu (1/9/2019) memperkenalkan Program Kartu Pra Kerja itu, kepada negara-negara Anggota G20.

Program tersebut akan berjalan pada tahun 2020. “Para pemegang kartu ini, akan diberikan hak untuk mengakses pelatihan kerja secara gratis di Balai Latihan Kerja,” jelasnya.

Diungkapkan Menaker, penguatan kompetensi SDM menjadi strategi yang diterapkan Pemerintah Indonesia, untuk menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan. Kartu Pra Kerja yang di dalamnya memberikan pelatihan kerja, disebutnya sebagai salah satu strategi peningkatan kompetensi tersebut.

"Pemerintah terus memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan guna mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, serta mengurangi pengangguran usia muda. Ini juga akan membawa manfaat bagi tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan dan daya saing nasional,” paparnya.

Selain Kartu Pra Kerja, Menaker juga menerangkan upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM lainnya. Khususnya, bagi pekerja muda antara lain kebijakan pelatihan berbasis kompetensi, yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan, revitalisasi BLK, pelatihan softskill di BLK guna mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan baru di era Revolusi Industri 4.0, serta program pemagangan berbasis jabatan.

“Pemagangan ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pasar kerja/dunia industri, yang dilaksanakan baik di dalam maupun luar negeri,” terangnya.

Lebih lanjut pemerintah terus berupaya untuk mengurangi mismatch output pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, melalui kerja sama dan kolaborasi industri, serta dunia usaha dengan dunia pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong dialog sosial dengan social partners yang produktif dalam mendorong keterlibatan tenaga kerja muda, meningkatan kesadaran akan pentingnya sertifikasi profesi, memfasilitasi pekerja muda memasuki dunia ekonomi kreatif, serta ekonomi digital melalui dukungan inovasi dan kewirausahaan, membangun BLK Komunitas.

“Dengan upaya-upaya ini diharapkan anak muda Indonesia dapat berpartisipasi dan mempunyai kemampuan yang mempuni dalam memberikan respon atas perubahan pekerjaan di masa depan,” pungkasnya.