logo

Indonesia - Arab Saudi Matangkan Implementasi SPSK Bagi Pekerja Migran

Indonesia - Arab Saudi Matangkan Implementasi SPSK Bagi Pekerja Migran

Menaker M Hanif Dhakiri (kanan) dan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi HE Dr Abdullah Abuthnain (kiri). (foto, ist)
02 September 2019 19:58 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - MATSUYAMA: Upaya implementasi kerja sama bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK/One Channel System) dibicarakan, dalam pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi HE Dr Abdullah Abuthnain, di Matsuyama, Jepang, Minggu (1/9/2019).

Dalam pertemuan bilateral tersebut kedua belah pihak, telah dan terus memantapkan persiapan-persiapan teknis, untuk melaksanakan implementasi pilot project SPSK itu.

Lewat siaran persnya Menaker menyatakan, persiapan teknis terus dimatangkan. Seperti penyiapan regulasi/dasar hukum pelaksanaan project, integrasi sistem, sosialiasi project SPSK kepada pemerintah daerah, serta seleksi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan berpartisipasi dalam project ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, proses integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi yang akan digunakan dalam implementasi SPSK telah dilakukan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan training pengoperasian sistem kepada Atase Tenaga Kerja pada KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.

Menaker menyatakan, kerja sama SPSK yang pengaturannya dituangkan ke dalam Technical Arrangement (TA) merupakan tindaklanjut dari hasil kesepakatan Menaker Indonesia dengan Menaker Arab Saudi pada 16 Oktober 2017 lalu.

Sesuai kesepakatan dalam TA, guna memastikan pelaksanaan pilot project SPSK berjalan baik, kedua pihak akan membentuk Joint Task Force, yang bertugas untuk mengevaluasi dan memonitoring implementasi pilot project SPSK.

"Dalam pertemuan bilateral tadi, kami juga sudah meminta Pemerintah Arab Saudi agar segera menyampaikan daftar anggota yang akan tergabung dalam Joint Task Force," kata dia. Menaker juga menegaskan komitmen Pemerintah Arab Saudi untuk dapat mengimplementasikan Technical Arrangements.

Hadir dalam pertemuan itu Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Haiyani Rumondang, Konsul Jenderal RI di Osaka Mirza Nurhidayat, Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri Indah Anggoro Putri Kemenaker, Direktur Pengembangan Pasar Kerja Kemenaker Roostiawati, serta Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemenaker Eva Trisiana. SE