logo

BKKBN Siap Menjadi Lembaga Pertama Pindah Ke Ibukota Baru

 BKKBN Siap Menjadi Lembaga Pertama Pindah Ke Ibukota Baru

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SpOG (K). (foto, ist)
30 Agustus 2019 22:15 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SpOG (K) menyatakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) siap menjadi lembaga pemerintah pertama yang pindah ke Ibu kota baru. Hal itu dikemukakan di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

“BKKBN menyatakan kesiapan untuk pindah karena BKKBN mengemban tugas fungsi Kependudukan yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana," jelas dia.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019 telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru itu, yakni sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Dilanjutkan Kepala BKKBN, BKKBN mengemban tugas sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Adanya pemindahan ibukota membantu program kependudukan, agar tidak terjadi kesenjangan bonus demografi antar provinsi di Indonesia bagian timur dan barat. Kita manfaatkan ibu kota baru dengan melakukan migrasi dan transmigrasi, agar terjadi kompleksitas yang baru," tuturnya.

Bonus demografi yang diraih tiap daerah di Indonesia, dikemukakannya, berbeda-beda dan terjadi tidak merata. Di Indonesia bagian timur bonus demografi ada yang baru memulai, bahkan ada yang belum memulai. Sehingga, saat memetik bonus demografi masih jauh.

"Sementara Provinsi di Jawa misalnya seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur bonus demografi seolah-olah sudah mau menutup atau selesai,” ungkapnya.

Keberhasilan BKKBN melalui program Keluarga Berencana (KB) sejak dicanangkan pada 1971 hingga sekarang, Indonesia telah berhasil mencapai angka Total Fertility Rate (TFR) tahun 2018 hingga 2,38 dari 5,6 pada 1971 hal ini ini telah menjadikan Indonesia mendapatkan bonus demografi.

TFR adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya. Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

Kondisi ini dapat dilihat melalui angka ketergantungan, yang dihitung dari pembagian antara jumlah penduduk non produktif dengan penduduk produktif. Bila 100 orang usia angkatan kerja hanya menanggung kurang dari 50 orang yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan lanjut usia, maka dimulailah periode bonus demografi tersebut.

Disebutkan Kepala BKKBN, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di beberapa negara umumnya tergantung pada kesempatan bonus demografinya. "Seandainya kita geser ke Kalimantan Timur, maka pola migrasi penduduk berubah, kalau berubah maka pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat," tuturnya.

Editor : B Sadono Priyo