logo

Kajari Jakarta Pusat Menjadi JPU Kasus Kivlan Zen

Kajari Jakarta Pusat Menjadi JPU Kasus Kivlan Zen

Kajari Jakarta Pusat Sugeng Riyanta
23 Agustus 2019 21:31 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat Sugeng Riyanta SH  rencananya bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus mantan Pangkostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen (KZ) pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Kajari Sugeng Riyanta mengungkapkan hal itu saat  akan menerima pelimpahan tahap dua berkas perkara  tersangka KZ dan Habil Maranti (HM) di Kejari Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2019.

“Untuk tersangka KZ dalam sidang di Pengadilan Jakarta Pusat, saya dibantu beberapa jaksa lainnya akan bertindak sebagai JPU," katanya  kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (23/8/2019).

Berkas KZ dan Habil Marati (HM) sudah tahap dua terkait dugaan  kepemilikan senjata ilegal. Menurut  Sugeng Riyanta, berkas yang diterima nantinya akan diteliti dahulu oleh jaksa peneliti baik secara formal maupun  material. Diteliti dulu apakah berkas  sudah memenuhi syarat atau belum, lalu bisa dilimpahkan kepengadilan atau tidak. Kalau sudah  memenuhi syarat, bisa dilimpahkan ke pengadilan. “Tapi bisa juga tidak dilimpahkan ke pengadilan karena jaksa bisa mendeponir perkara. Contohnya kan sudah banyak,” katanya.

Tersangka KZ ditahan di Rutan Guntur demi keamanan. Sedangkan HM kemungkinan di Rutan Salemba. Menjawab pertanyaan, Kajari mengatakan, tentang kapan akan  dilimpahkannya berkas KZ  ke pengadilan dijawabnya sudah ada SOP-nya. ( Setamdar Operasi). “Jika berkas sudah memenuhi syarat formal dan material akan segera dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Meski sudah mau digelar pokok perkaranya, Kivlan Zen tetap melanjutkan perlawanannya melalui gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. "Kalau belum (sidang di PN Jakpus), berarti ini jalan terus (praperadilan). Kita harapkan yang nomor 99 penetapan tersangka, kalau itu dikabulkan berarti otomatis Pak Kivlan harus dibebaskan. Jadi kami teruskan (praperadilan) tidak kami stop," kata Tonin di PN Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Tonin mengatakan sidang praperadilan akan digelar cepat tanpa menghadirkan saksi. Dengan demikian, sidang praperadilan akan diputus lebih dulu dari sidang pokok perkara.

Tonin menegaskan praperadilan tak akan gugur selam sidang pokok perkara belum dimulai. "Kalau sudah dilimpahkan, belum disidangkan (di PN Jakpus) belum gugur. Kalau sudah disidang di sana, ini gugur putusannya (praperadilan)," ujarnya.

Tonin optimistis perkara pokoknya di PN Jakpus tidak akan digelar mendahului sidang praperadilan yang dia ajukan di PN Jaksel. Sebab dia menilai hakim di PN Jakpus sedang menangani perkara kerusuhan 22 Mei yang terdapat banyak terdakwa.

Tetapi, jika sidang pokok perkaranya sudah akan dimulai, Tonin mencurigai itu terpaksa dilakukan untuk mengejar praperadilan yang dia sedang ajukan.  "Saya yakin enggak terkejar karena ada 300 perkara 21-22 yang disidangkan disana, itu sudah keteter, hakim cuman 8 tim nggak akan mampu terkejar, harusnya Pak Kivlan ini baru 2 atau 3 bulan lagi disidang. Jadi disidangkan ada gara-gara praperadilan berarti khawatir kalah, itu aja," katanya.

 

“Tersangka Kivlan Zen dan Habil Marati  akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat  Andy Sasongko saat dimintai konfirmasi, Jum'at (23/8/2019).

 

Untuk diketahui sebelumnya, Habil Marati disebut sebagai penyandang dana eksekutor empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan. Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam, mengungkapkan Habil memberi uang kepada mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebesar SGD15 ribu atau setara Rp 150 juta. Sedangkan Kivlan disebut memberikan uang itu kepada anak buahnya, Iwan Kurniawan alias Helmi Kurniawan untuk membeli senjata laras panjang dan pendek. Senjata itu disebut untuk membunuh mati Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Goris Mere.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto