logo

Kejaksaan Agung Intensifkan Pengusutan Kasus Dana Hibah Banjir

Kejaksaan Agung Intensifkan Pengusutan Kasus Dana Hibah Banjir

Kejaksaan Agung
23 Agustus 2019 21:28 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan Agung tidak akan berhenti mengusut kasus Dana Hibah Penanggulangan Banjir Manado,  2014 pada empat tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung terus melakukan penyidikan dan pengembangan atas kasus itu.l

"Empat tersangka itu justru pintu masuk untuk mencari pihak lain untuk diminta pertanggungjawaban, " kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus  (Jampidsus)  M Adi Toegarisman  di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Namun,  Adi yang juga mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel)  mengingatkan langkah tersebut harus didasari fakta hukum bukan asumsi. "Kami bekerja dalam koridor hukum.  Ukurannya fakta hukum, " tegasnya.

Penyidik Kejaksaan Agung sebelumnya  telah menetapkan empat tersangka  yakni FS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, NJT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pemkot Manado dan YSR serta AYH (swasta).

Sementara itu,  GS Vicky Lumentut,  Walikota Manado masih sebagai saksi.  Vicky adalah kader  Demokrat yang lalu pindah ke Nasdem. Kepindahan ini diduga dilakukan saat kasus Banjir Manado diusut Kejaksaan Agung.

Terkati kasus ini, Ny Ir Yenny Siti Rostian mempraperadilankan JaksaAgung dan atau Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus Kejaksaan Agung di PN Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya HD Zul Syafardan yaitu Ir Denny Zulsyafardan SH MH CLA CTA, Marselinus Abi SH, Firdha Listiwardani disebutkan lahirnya surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi Nomor.:R-17/F.2/Fd.1/01/2019 didasarkan atas surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus Nomor : 09/F.2/Fd.1/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani Warih Sadono selaku Direktur Penyidikan. Pembela menilai Sprindik itu cacat yuridis, tidak prosedural, sewenang-wenang dan melanggar Hak HakAzasi Manusia.

Alasannya, pemohon Ny Ir Yenni Siti Rostian belum pernah dipanggil atau diberikan surat penetapan sebagai tersangka, hanya surat pemberitahun penyidikan perkara tindak pidana korupsi nomor :R-17/F.2/Fd.1/01/2019. Dimana menurut ketentuan bahwa pemanggilan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan proses akhir dari penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.21/PUU-XII/2014 bahwa dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka harus didahului dengan 2 alat bukti.

Bahwa pemanggilan pemohon sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penanggulangan banjir Kota Manado tahun 2014 atas tersangka MIT dan AYH  melalui suratnya teranggal 8 Mei 2019. Berikutnya  pada 25 Juni 2019 pemohon mendapatkan informasi dari media elektronik Akurat.com dan Independensi com berupa pernyataan dari Jampidsus yang menyatakan pemohon (Ny Yenni Siti Rostian) ditetapkan sebagai tersangka dana hibah penangulangan banjir Kota Manado tahun 2014. Untuk itu dimohonkan bahwa surat perintah No.09/F.2/Fd.1/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 atas nama Ny Yenni Siti Rostian tidak sah.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto