logo

Jaksa Agung Didesak Bubarkan TP4 Dan TP4D

Jaksa Agung Didesak Bubarkan TP4 Dan TP4D

Jaksa Agung HM Prasetyo
23 Agustus 2019 21:25 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Jaksa Agung HM Prasetyo  didesak untuk membubarkan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4/Pusat) maupun yang daerah (TP4D).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melontarkan hal itu menyusul ditangkapnya seorang anggota TP4D yang tidak lain adalah seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yakni Eka Safitra dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bubarkan TP4 karena lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Kejaksaan tugas pokok adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi sehingga dengan masuk suatu kegiatan pemerintah, termasuk tender proyek maka hal ini jelas akan konflik kepentingan karena tender proyek, berpotensi korupsi. Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan,” ujar Boyamin Saiman di Jakarta, Jum'at (23/8/2019).

Menurut Boyamin, TP4 Pusat dan TP4D dalam praktiknya tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena nyatanya masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4. Terdapat oknum-oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah.

“OTT Yogjakarta-Solo oleh KPK adalah kasus ketiga yang dicatat MAKI melibatkan oknum Jaksa di TP4D,” ungkap Boyamin.  Sebelumnya di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. “Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35 persen,” tuturnya.

Di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain main, hampir sama dengan di Bali dan kini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya. “Kami meminta Kejagung utk bubarkan TP4 Pusat maupun Daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4 menjadikan alasan kendor berantas korupsi,” harapnya.

Tugas pokok kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi sehingga dengan masuk suatu kegiatan pemerintah termasuk tender proyek maka hal ini jelas akan konflik kepentingan karena tender proyek berpotensi korupsi selain bertentangan dengan UU Kejaksaan. “TP4 Pusat dan TP4D dalam praktiknya juga tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena nyatanya masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4. Terdapat oknum-oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah. Jadi bubarkan TP4 Pusat maupun Daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4 menjadikan alasan kendor berantas korupsi,” ujarnya.

Sejumlah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga berharap agar keberadaan TP4 dan TP4D sudah selayaknya dibubarkan. Alasan mereka, dengan adanya TP4 dan TP4D, sehingga setiap proyek yang dikerjakan oleh instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sudah melakukan memoir of understanding (nota kesepahaman) akan sulit diawasi oleh masyarakat karena pihak SKPD dan pelaksana proyek, selalu mendalihkan bahwa jika butuh informasi tentang pekerjaan proyek, maka silahkan untuk memintanya dan menanyakannya terhadap TP4 atau TP4D.

“Kami sejumlah LSM yang berdomisili dan berkantor di Jakarta, sudah sering mengeluhkan sulitnya mendapat informasi mengenai keberadaan pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan, dan sulit mendapatkan RAB dari proyek yang dikerjakan, bahkan Spek dari pekerjaan proyek. Jawaban yang selalu kami diterima dari pelaksana proyek maupun SKPD pemilik proyek, agar sesuatu halnya yang dibutuhkan dimintakan atau ditanya kepada TP4D DKI Jakarta,” kata Sudirman S, pengurus salah satu LSM.

Dia kerap menyoroti mengenai dugaan terjadinya kasus berindikasi korupsi yang dikerjakan di sejumlah SKPD yang ada di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, jawaban itu sangatlah tidak masuk akal, karena fungsi TP4D hanya dari segi administrasi hukum, bukan menyangkut sampai harus menjawab terkait dengan RAB, Spek dan hal lainnya yang bersifat teknis dalam pengerjaan sebuah proyek. Jadi di sini keberadaan TP4D sudah mengarah kepada ‘Bemper’ melebih kemampuan mereka. “Yang jadi pertanyaan, apakah TP4D itu memiliki kemampuan maupun spesipikasi dalam keahlian konstruksi. Otomatis tidak. Jika tidak mengapa menjadi pengawal dan pengaman dalam sebuah proyek”  kata Sudirman.

Pembubaran TP4 dan TP4D pasti didukung LSM. Karena tidak ada jaminan bahwa sebuah proyek yang dilakukan, meskipun pihak pemilik proyek bekerja sama dengan TP4 atau TP4D, maka korupsi tidak terjadi. Korupsi itu selalu ada dan ada.

OTT KPK di Yogyakarta mengamankan empat orang diantaranya  seorang jaksa bernama Eka Safitra dari Kejaksaan Negeri Yogjakarta, swasta dan PNS. OTT tersebut terkait proyek TP4D. Dalam kesempatan itu diamankan pula uang sekitar Rp 100 juta. 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto