logo

Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Cara Kerja Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Cara Kerja Pansel Capim KPK

Pansel Capim KPK
23 Agustus 2019 21:10 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sejumlah aktivis antikorupsi atau Koalisi Kawal Capim KPK (KKCKPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi  kerja Pansel Capim KPK.

Alasan KKCKPK, Pansel dinilai tak menghiraukan masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam proses seleksi. "Pansel pimpinan KPK tidak menghiraukan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Respon  yang diberikan oleh Pansel acapkali negatif dan defensif," kata Kurnia Ramadhana dari  ICW di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Kurnia menilai, kritik terhadap langkah Pansel telah disuarakan oleh berbagai pihak. Mulai dari aktivis antikorupsi, organisasi keagamaan, hingga eks pimpinan KPK. Kurnia pun membeberkan kritik yang muncul selama proses seleksi mulai tahap administrasi hingga profile assessment.

Kritik pertama kali ketika Pansel menghembuskan isu radikalisme dalam proses seleksi. "Hal ini sama sekali tidak relevan, karena seharusnya yang disuarakan oleh Pansel adalah aspek integritas. Posisi ini memperlihatkan keterbatasan pemahaman Pansel akan konteks dan mandat KPK sebagai penegak hukum," kata dia.

Kurnia mencontohkan, kritik mengenai pernyataan Pansel yang menyebut lebih baik pimpinan KPK berasal dari unsur penegak hukum. "Logika ini keliru, karena seakan Pansel tidak paham dengan original intens pembentukan KPK. Sejarahnya KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum konvensional tidak maksimal dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Kurnia juga menganggap Pansel abai soal LHKPN Capim KPK. Sebab Pansel kerap menyebut LHKPN bukan jadi faktor penentu dalam proses seleksi. Padahal, kewajiban LHKPN bagi Capim KPK sesuai dengan mandat dari UU KPK dan Peraturan KPK.

Kondisi ini terjadi, kata Kurnia, lantaran Keppres pembentukan pansel sempat tak bisa diakses publik. Selain itu, waktu proses seleksi yang tidak jelas, juga dianggap merugikan para Capim dan masyarakat sebagai fungsi kontrol. KKCKPK juga menyoroti keinginan Pansel agar KPK fokus pada isu pencegahan saat merespons pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2019 silam.  "Seharusnya bagaimana politik penegakan hukum dilakukan oleh KPK bukan menjadi bagian Pansel KPK untuk menerjemahkan.  Bagaimanapun di tengah praktik korupsi yang masih masif dan indeks persepsi korupsi yang juga tidak merangkak naik signifikan, maka pencegahan juga harus diikuti dengan langkah penindakan," tegasnya.

 

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto