logo

Nico Fokuskan Revisi Perda Usang Dan BUMD Tidak Produktif

Nico Fokuskan Revisi Perda Usang Dan BUMD Tidak Produktif

Dewan terpilih Nicodemus Godjang. (Ist)
22 Agustus 2019 23:43 WIB
Penulis : Dharma/Aji

SuaraKarya.id - BEKASI : Dewan terpilih DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang akan memfokuskan pada sejumlah peraturan daerah (Perda) maupun BUMD yang dinilai tidak efektif serta produktif. Janjinya itu akan diwujudkan setelah pelantikan dirinya menjadi anggota dewan periode 2019-2024.

"Ada dua yang menjadi fokus perhatian saya di Fraksi PDIP nanti yakni perda kadarluasa dan BUMD tidak produktif," kata Nico kepada suarakarya.id, Kamis (22/8/2019).

Menurut Nico, perda yang dianggap tidak efektif harus revisi. Sedangkan perda berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu ditingkatkan. Sehingga, perda yang telah dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

"Ini dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Nico.

Diantaranya yang berkaitan dengan pajak parkir dan pajak retribusi. Pajak parkir yang sudah kadarluasa dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi exiting saat ini dan turunan perundang-undangan yang ada.

Sementara untuk perda tentang penyelenggaraan dan tarif parkir sudah banyak dilanggar terkait tarif parkir. Misalnya tarif parkir kendaraan roda dua jam pertama masih sebesar Rp1000 dan satu jam berikutnya cuma Rp500 dan untuk sedan, jip dua jam pertama Rp2000 dan tambahan tiap jam berikutnya Rp1500.

"Nah ini semua kebocoran-kebocoran yang perlu dievaluasi," kata Nico.

Selain itu, pajak retribusi seperti rumah makan siap saji atau restoran. Menurut Nico, rentan adanya kebocoran. Contohnya MC Donal, berapa hari pengunjung yang makan selama satu hari. Hari ini 100 orang besok bisa 200 orang (fluktuatif).

"Ini jelas harus diatur, jangan sampai nanti diberlakukan flat harus ada alat ukurnya bahwa pajak restoran ini benar-benar memasukan pajak daerah," ujar Nico.

Selanjutnya, BUMD 'titipan' perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu dinilai tidak produktif. Artinya, BUMD yang tidak menghasilkan PAD.

Nico menggambarkan soal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih mendapatkan penyertaan modal. Artinya, belum menghasilkan kontribusi kepada daerah.

Namun begitu, BUMD-BUMD yang kemudian tidak punya kontribusi dibubarka ketimbang menampung orang untuk kepentingan politik.

"Ini pemborosan anggaran, tiap bulan diberi gaji dan operasionalnya. Ini perlu direvisi," tegas Nico.

Menurut Nico, hal tersebut untuk penghematan anggaran sehingga proyeksi pembangunan bisa berjalan dengan baik. Apalagi, kata Nico, Kota Bekasi sedang mengalami devisit anggaran yang mencapai Rp900 miliar.

"Devisit katakanlah dibayar Rp600 miliar tinggal Rp300 miliar. Jika bicara pertahun berarti tiga tahun harus menahan untuk membangun," kata Nico.

Nico juga menyinggung soal anggaran mutliyears yang dianggap sebagai pemborosan anggaran. Nico menyebut, anggaran itu digelontorkan untuk pembangunan Polres dan Kejaksaan Bekasi. Hal itu merupakan tanggungjawab APBN bukan APBD. APBD sifatnya hanya membantu namun tidak full.

"Logikanya orang kaya dibantu, kita miskin kita bantu orang kaya. Sementara kita berharap dari uangnya (DAK-DAU) pemerintah pusat,"

"Sementara mereka punya anggaran seperti Lapas, kan ada Kemenhum HAM. Mereka punya posting anggarannya. Atau Polres punya Mabes Polri, anggarannya triliunan. Kenapa kita bantu, sementara kita butuh anggaran," tambah Nico.

Karena itu, sekiranya perlu adanya penghematan anggaran. Kemudian, anggaran itu digunakan untuk pembangunan yang dianggap urgen buat kepentingan masyarakat. "Misalnya, pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur jalan sampai ketingkat RT," papar Nico. ***

 

Editor : Azhari Nasution