logo

Ormas Tidak Boleh Bertentangan Dengan Pancasila, Harus Punya Jiwa Perekat Perdamain Untuk NKRI

Ormas Tidak Boleh Bertentangan Dengan Pancasila, Harus Punya Jiwa Perekat Perdamain Untuk NKRI

22 Agustus 2019 20:01 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Keberadaan Ormas tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Ormas harus mempunyai jiwa perekat perdamain untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila ada Ormas yang merugikan masyarakat maka pemerintah dapat mengevaluasi keberadaannya. 

Hal itu mengemuka dalam dialog wawasan kebangsaan yang mengangkat tema "Kebebasan Ormas Dalam Bingkai NKRI Untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan", di Djejak Coffe Jalan Pejaten Barat, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dialog yang diselenggarakan Pusat Kajian Penelitian Pengembangan Indonesia Raya (PKP2IR) ini diikuti sekitar 70 orang dari berbagai perwakilan, pemuda, mahasiswa dan masyarakat DKI Jakarta. Bertindak selaku narasumber yaitu, DR. Ahmad Suadi M.Hum (anggota Ombudsman RI), KH. Abdul Manan A. Gani (Ketua PBNU) dan Drs. Lutfi T. MA, M.Si  (Dir. Ormas Dirjenpol dan pemerintahan Umum Kemendagri).

DR. Ahmad Suadi M.Hum mengutarakan
organisasi politik, yayasan dan ormas adalah tiga perkumpulan yang saling berkaitan. Di saat organisasi politik belum memungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat maka ormas bisa menjadi salah satu kunci meningkatkan kesejahteraan.

"Tahun 1985 aturan tentang ormas untuk mengatur dan mengontrol keberadaannya, bukan memfasilitasi keberadaannya. Ormas yang menganggu dan meresahkan masyarakat dan lembaga negara dan keberadaannya tidak sesuai dengan persyaratan administrasi maka   harus dicegah atau tidak diterbitkan surat keterangan terdaftarnya (SKT)-nya kata Ahmad.

Dijelaskannya, UU Ormas zaman Orba dengan saat ini masih sama karena keberadaan ormas sebagai alat kontrol pemerintah, hak-haknya belum sepenuhnya diperhatikan. "Kedepan kita harapkan pemerintah dapat memfasilitasi keberadaan ormas sehingga dapat menjadi rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat", tuturnya.

Apabila pemerintah dalam hal ini Kemendagri ingin mengontrol keberadaan sebuah Ormas maka dapat dilakukan dengan cara melihat data yang mereka berikan atau daftarkan dan melihat track record-nya. "Keberadaan Ormas intinya tidak bertentangan dengan ideologi negara yakni Pancasila," katanya.

Sementara itu KH. Abdul Manan A. Gani mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling bailk sedunia dari segi toleransi. Walaupun terdiri dari berbagai macam suku, agama dan bahasa dan beribu-ribu pulau, tetapi toleransi antar masyarakatnya masih kuat. NKRI, persatuan dan kesatuan masih kuat, berbeda dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia, walaupun sedikit agama, bahasa tetapi masih terpecah pecah.

"Membangun persatuan itu harus dengan ilmu karena sebaik-baiknya manusia dapat memperbaiki atau menyatukan segala bentuk perbedaan untuk persatuan. Negara Indonesia diminta sebagai juru damai untuk negara Afganistan yang walaupun sedikit perbedaan dari suku bangsanya tetapi ada konflik yang melanda dinegara tersebut," katanya.

Ditambahkannya, toleransi dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. "Ormas harus mempunyai jiwa perekat perdamain untuk NKRI. Berita bohong atau hoaks dapat menghancurkan negara, seperti di Irak, Libya, Syria, dan negara timur tengah lainnya. Oleh karenanya Ormas walaupun ada perbedaan harus dapat menghindari perbuatan hoaks yang dapat menghancurkan negara Indonesia," katanya.

Sementara Drs. Lutfi T. MA, M.Si   mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dulu diperjuangkan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas), bukan partai politik. Pergerakan kebangkitan nasional pada tahun 1908 membangkitkan semangat Bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia percaya diri keluar dari penjajahan dan kemudian untuk mencerdaskan bangsa.

Selain itu, ada pergerakan pendidikan tahun 1916 yang tidak hanya dengan cara pergerakan formal, tapi juga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Namun, karena penjajah terlalu kuat, sehingga Bangsa Indonesia tidak mampu mewujudkan harapannya.

"Pada zaman dulu pergerakan ormas belum bersatu, sehingga mudah terpecah belah oleh penjajah. Akhirnya munculah sumpah pemuda pada tahun 1928 untuk bersama-sama berjuang walaupun pada saat itu belum mampu mengakhiri kolonialisasi," ujarnya.

Saat ini perjuangannya adalah bagaimana kita melawan ancaman-ancaman yang merongrong Negara Indonesia.

Disampaikannya, perkembangan jumlah Ormas di Indonesia saat ini ada lebih dari 420.000. Berdirinya Ormas tujuan utamanya membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila ada Ormas yang merugikan masyarakat maka pemerintah dapat mengevaluasi keberadaannya. 

"Ada ormas yang menakut-nakuti masyarakat dan pemerintah daerah, misalnya ormas yang bergerak dalam masalah korupsi, atau ormas yang bergerak pada investigasi aset negara yang mengambil peran penegak hukum sehingga apabila keberadaannya meresahkan masyarakat dan melanggar aturan, maka surat keterangan terdaftarnya (SKT)-nya belum tentu kita perpanjang atau terbitkan. Ada 28 Ormas seperti ini yang SKT nya belum kita terbitkan", katanya. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto