logo

Konsultan Pajak Miliki Peran Bagi Keberhasilan Tax Amnesty 2016-2017

Konsultan Pajak Miliki Peran Bagi Keberhasilan Tax Amnesty 2016-2017

22 Agustus 2019 17:56 WIB
Penulis : Silli Melanovi

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Keberhasilan tax amnesty medio 2016 sampai awal 2017, tidak terlepas dari peran konsultan pajak dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak. Oleh karena itu konsultan pajak yang dalam kenyataannya merupakan profesi yang sangat penting dalam penerimaan negara perlu dipayungi oleh undang-undang.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, M. Misbakun saat memberikan materi pada Kongres XI hari kedua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Batu, Jawa Timur, Kamis (22/8/2019) sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima suarakarya.id.

Misbakun menegaskan, pajak adalah kunci kemandirian bangsa. Saat ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan serta peran pajak semakin nyata sejalan dengan menurunnya sumber daya alam dalam pembiayaan pembangunan.

“Juga adanya keinginan untuk mengurangi porsi utang dalam pembiayaan pembangunan dan selektivitas utang luar negeri ditingkatkan dan difokuskan untuk pembiayaan program-program prioritas pembangunan,” kata dia.

Menurut Misbakun, pentingnya peran pajak menuntut penataan kelembagaan beserta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, sehingga menjadi penting dilakukan reformasi pajak secara menyeluruh untuk mewujudkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam reformasi pajak, yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan keparcayaan terhadap administrasi pajak dan peningkatan produktivitas aparat pajak.

Dikatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak yang merupakan inisiatif DPR nantinya dapat menjadi regulasi yang menjembatani kepentingan antara wajib pajak dan negara. Peran konsultan pajak harus diatur dalam UU sebagai profesi yang harus memiliki keahlian, ilmu pengetahuan dan sertifikasi tersendiri.

Ia mengatakan, suatu kebijakan pajak tidak dapat hanya diatur dengan undang-undang pajak, melainkan juga harus dilengkapi dengan peraturan turunan dari undang-undang. “Singkatnya Konsultan Pajak harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana di dalamnya ada undang-undang dan aturan pelaksananya,” kata dia.

Jasa konsultan pajak, kata dia, bukan saja bermanfaat bagi wajib pajak tetapi juga membantu otoritas pajak (Fiskus) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajakyang sangat kuat korelasinya dengan peningkatan penerimaan negara.

Konsultan pajak dapat berperan sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman yang benarkepada wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa yang menghambatbpenerimaan negara.

Dengan peran penting tersebut, kata dia, maka konsultan pajak harus dapat dipercaya oleh masyarakat wajib pajak maupun aparatbpajak sehingga konsultan pajak harus profesional, bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Ia mengatakan, undang-undang konsultan pajak diperlukan dalam rangka, pertama, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi profesi konsultan pajak, sama halnya dengan profesi lain, seperti advokat, dokter, akuntan.
Kedua, menyelaraskan pengaturan profesi konsultan pajak di negara lain setingkat undang-undang.

Pada kesempatan tersebut Misbakun sempat memberikan dukungannya kepada Mochamad Soebakir sebagai Ketua Umum IKPI periode 2019-2024, karena selama ini terjalin kerja sama yang baik antara IKPI dengan pemerintah juga dengan DPR.

Sebagaimana dalam agenda Kongres XI IKPI di Batu, Jawa Timur, Kamis (22/8/2019) malam ini dilakukan pemilihan ketua umum IKPI masa bhakti 2019-2024.

Sampai berita ini diturunkan Kongres masih berlangsung dengan agenda pemaparan masing-masing komisi dan nantinya akan diakhiri dengan pemilihan ketua umum. Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kongres IKPI XI dihadiri 1.088 perserta dari seluruh Indonesia.

 

Editor : Silli Melanovi