logo

Bamsoet: Idealnya Munas, atau Kongres Parpol Sebelum Pelantikan Presiden

Bamsoet: Idealnya Munas, atau Kongres Parpol Sebelum Pelantikan Presiden

Bamsoet disela acara Muktamar V PKB di Bali, Selasa malam (20/8/2019).
21 Agustus 2019 09:59 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - BALI:  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Munas ataupun Muktamar partai politik dilakukan sebelum pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober 2019. Penting, agar Presiden Jokowi tidak perlu deal dua kali dengan partai politik dalam penyusunan kabinet ataupun kesepakatan politik strategis lainnya. 

Sebagaimana telah dilakukan PDI Perjuangan 11pada 8 Agustus 2019 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 20 Agustus 2019. Rencananya, Partai Gerindra juga akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 21 September 2019.

"Penyelenggaraan Kongres, Muktamar atau Munas, sebelum pelantikan presiden-wakil presiden menandakan kesigapan partai politik menghadapi berbagai agenda kebangsaan pasca Pemilu 2019. Idealnya memang seperti itu, jadi presiden-wakil presiden terpilih sudah mengetahui arah dan garis perjuangan partai politik selama lima tahun ke depan. Apalagi pada 23 September 2020 akan ada Pilkada Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota," ujar Bamsoet disela acara Muktamar V PKB di Bali, Selasa malam (20/8/2019).

Presiden Joko Widodo yang hadir membuka Muktamar PKB. Hadir pula Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir. 

Hadir pula para Ketua Umum Partai Politik seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PSI Grace Natalie, serta Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menambahkan, sebelum menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, partai politik terlebih dahulu juga dihadapkan pada penyusunan kabinet menteri sebagai pembantu presiden-wakil presiden, struktur fraksi dan alat kelengkapan di MPR dan DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik, serta berbagai agenda politik lainnya yang harus direspon secara cepat dan tepat. 

Semuanya tentu membutuhkan persiapan yang matang sejak dini. Sehingga garis kebijakan partai politik tegak lurus, tidak bercabang di kemudian hari. 

"Dari sisi kader dan simpatisan partai di daerah, tentu mereka juga menunggu suksesi kepemimpinan di tubuh masing-masing partai politik sehingga bisa mengetahui arah labuhan partainya. Tidak seperti Partai Golkar yang masih galau bahkan sekadar Rapat Pleno dan Rapat Pimpinan Nasional saja belum jelas. Kader dan simpatisan PDI Perjuangan dan PKB yang sudah menyelenggarakan Kongres/Muktamar sangat beruntung karena mereka tak lagi diselimuti tanda tanya. Demikian juga Partai Gerindra, walaupun baru menyelenggarakan Rakernas, tapi sudah cukup memberikan gambaran tentang road map pembangunan partainya kedepan," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, PKB dan juga partai politik lainnya punya tugas yang tak mudah dalam menghadapi tantangan kebangsaan lima tahun kedepan. Visi besar Presiden Joko Widodo membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif, harus didukung oleh partai politik dengan menyiapkan kader-kadernya. 

Bukan hanya menjadi insan Indonesia yang memiliki skill, namun juga punya integritas kebangsaan, sehingga tak minder menghadapi bangsa-bangsa lain di dunia.

"Sebagai bangsa yang besar, kita punya Pancasila yang sudah diakui dunia sebagai ideologi yang mampu menciptakan perdamaian. Namun ironisnya, hasil survei nasional Cyrus Network pada 22-28 Juli 2019 memotret hanya 70 persen responden yang firm menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa. Sementara 4,7 persen mendukung khilafah, dan 13 persen menyatakan Indonesia harusnya menerapkan hukum syariah Islam. Padahal Ibu dan Bapak bangsa telah menitipkan Indonesia untuk menjadi rumah besar yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, golongan ataupu  agama," ucap Bamsoet.

Bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, hal tersebut menjadi tantangan terbesar bagi partai politik, termasuk PKB dengan basis massa muslim terbesar di Indonesia untuk menjaga, mengamalkan, dan melestarikan ideologi Pancasila ke berbagai sendi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekaligus menunjukan wajah islam yang penuh cinta dan rahmat bagi seluruh umat.

"Satu hal yang perlu diingat, Pancasila bukan hanya bersumber dari jati diri kebudayaan, melainkan juga sangat kental dengan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Sehingga tidak perlu ada pertentangan antara Pancasila dengan Islam, atau Pancasila dengan agama lainnya. Membumikan Pancasila, khususnya kepada generasi milenial harus menjadi agenda utama bagi seluruh partai politik," tutur Bamsoet. 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto