logo

OSO Berkontribusi Negatif Terhadap Kemenangan Jokowi - Ma’ruf Amin

OSO Berkontribusi Negatif Terhadap Kemenangan Jokowi - Ma’ruf Amin

Istimewa
19 Agustus 2019 19:46 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Konflik di Partai Hanura  belum usai. Kelompok yang pro Oesman Sapta Odang (OSO) dengan kontra masih meruncing. Seperti yang dilakukan  Erick Satrya Wardhana yang menilai OSO tidak hanya gagal meningkatkan perolehan kursi partai Hanura di legislatif, tapi juga gagal mempertahankan keberadaan partai Hanura di DPR-RI. Bahkan, Ia juga dianggap tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. 

"Tidaklah berlebihan kalau banyak orang menyimpulkan bahwa Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oso justru malah menggerus modal suara yang dimiliki koalisi pendukung Jokowi, yang menyebabkan kemenangan paslon Jokowi - Ma’ruf Amin tidak sesuai target dan hanya terpaut sedikit saja dari Prabowo-Sandi," kata Erik Satrya Wardhana, Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 dari Partai Hanura, Senin (19/8/2019).

Pada Pileg 2014 di bawah kepemimpinan Wiranto, Partai Hanura mendapatkan suara 5,3%. Perolehan 5,3% itulah yang dijadikan modal bagi Partai Hanura untuk mendukung Jokowi maju kembali sebagai capres pada Pemilu 2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin. 

Faktanya, pada Pemilu 2019 di bawah kepemimpinan Oso, partai Hanura hanya bisa memperoleh 1,5% suara. Artinya ada sekitar 3,8 % suara pemilih Hanura yang beralih ke parpol lain, termasuk ke parpol pendukung Prabowo - Sandi, yang hampir bisa dipastikan pada Pilpres tidak memilih pasangan Jokowi - Ma’ruf Amin. 

"Jadi Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO sama sekali tidak berkontribusi positif, malah sudah berkontribusi negatif terhadap kemenangan Jokowi - Ma’ruf Amin. Kalau sudah begitu setidaknya secara moral OSO dan seluruh jajaran kepengurusan Partai Hanura tidak lah lagi memiliki hak untuk meminta apresiasi dalam bentuk apapun kepada Jokowi - Ma’ruf Amin," kata Erik. 

"Malahan kalau mereka masih punya sedikit saja rasa tanggung jawab seharusnya secara sukarela menyatakan mundur dari kepemimpinan Partai Hanura sekaligus mundur dari Koalisi Indonesia Kerja. Bukan malah ribut-ribut mengajukan puluhan nama untuk kandidat menteri sambil melemparkan kesalahan kepada orang lain," tambahnya. 

Terlebih lagi, Erik mengatakan, ternyata terdapat bukti otentik bahwa sebelum dipilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura, OSO menandatangani Pakta Integritas dihadapan saksi-saksi, yakni Jenderal (Purn) Subagyo HS dan Jenderal (Purn) Chaeruddin Ismail. Jika dicermati kalimat-kalimat di dalam Pakta Integritas tersebut, maka ketika KPU sudah resmi menetapkan perolehan suara dan kursi partai Hanura pada Pileg 2019, yang hasilnya bukan sekedar tidak meningkat tapi malah anjlok dan menyebabkan Partai Hanura tidak bisa menempatkan kadernya di DPR-RI, maka dengan serta merta pada saat itu juga OSO menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura. 

"Jadi sejatinya, OSO selain sudah kehilangan legitimasi moral, sekaligus juga sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum sebagai Ketua Umum Partai Hanura," kata Erik.

Editor : B Sadono Priyo