logo

KKS Minta MoU Dewan Pers-Polri Diubah Atau Ditingkatkan

KKS Minta MoU Dewan Pers-Polri Diubah Atau Ditingkatkan

Dewan Pers
18 Agustus 2019 11:46 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Komite Keselamatan Jurnalis (KKS) mendesak diusut tuntutas keluhan sejumlah wartawan yang mengalami intimidasi dari oknum kepolisian saat hendak meliput demo buruh di depan gedung DPR RI. Selain itu, dipertanyakan pula pemanggilan sejumlah wartawan yang meliput persidangan kasus penipuan dan penggelapan terdakwa Tedja Widjaja oleh Mabes Polri.

“Kendati yang terkini, kasus demo buruh di gedung DPR, keluhan wartawan yang meliput persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara tidak kalah perlu diusut. Meski jurnalis-jurnalis yang diadukan dan dipanggil ke Mabes Polri itu tidak membuat pengaduan secara resmi, tidak ada salahnya kasusnya diusut agar wartawan tidak merasa terintimidasi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya,” ujar salah seseorang dari KKS di Jakarta, Sabtu (17/8/2018).

Sebagaimana diketahui, enam jurnalis dari media cetak, online, dan televisi mengalami kekerasan fisik dan intimidasi saat meliput aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/8/2019) yang diduga pelakunya adalah aparat kepolisian.

Dalam rilis KKS, Sabtu (17/8/2019), disebutkan bahwa peristiwa ini menambah panjang daftar kekerasan yang dialami jurnalis yang diduga dilakukan anggota Polri. Sebelumnya, kejadian serupa pernah dialami jurnalis saat meliput aksi 21-22 Mei lalu. AJI Jakarta mencatat ada 7 pelaku kekerasan diduga anggota Polri dari 20 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama dua hari tersebut.

 Dalam catatan AJI, selama Januari-Desember 2018, polisi juga menjadi pelaku terbanyak dengan 15 kasus dari 64 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. KKS menilai kepolisian tidak serius menangani pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang diduga berasal dari anggotanya. Hal itu terlihat dari belum adanya anggota polisi yang mendapat hukuman, meski telah melakukan kekerasan terhadap jurnalis. "Padahal menurut Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 pasal 4 ayat 1 menyebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

MoU ini pula yang dipertanyakan sejumlah wartawan dari PN Jakarta Utara saat dipanggil kemudian diperiksa di Mabes Polri terkait pemberitaan persidangan kasus Tedja Widjaja. Namun penyidik Mabes Polri tidak menanggapi para jurnalis. Pemeriksaan tetap dilakukan. Ketika dipertanyakan lagi ke Dewan Pers, jurnalis tetap diwajibkan konfirmasi dahulu kepada terdakwa setiap membuat berita persidangan kendati yang disajikan fakta-fakta persidangan itu sendiri.

Pasal 8 Undang-Undang Pers menyebutkan dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Merujuk pada KUHP dan Pasal 18 UU Pers, pelaku kekerasan terancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Oleh karena itu, KKS mendesak agar Memorandum of Understanding (MoU) Dewan Pers dengan Polri diubah menjadi Peraturan Kapolri (Perkap). "KKS juga mendorong Polri menjadikan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 sebagai Peraturan Kapolri. Alasannya MoU tersebut belum efektif membendung kekerasan terhadap jurnalis, utamanya pelaku kekerasan yang berasal dari anggota Polri," harapnya.

KKS juga menyoroti lemahnya tanggung jawab perusahaan dalam penanganan kasus kekerasan yang menimpa jurnalisnya. Menurut Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang telah diterbitkan Dewan Pers pada 2012, tanggung jawab utama penanganan kasus berada di tangan perusahaan pers. Kelemahan tersebut tergambar dari 20 kasus kekerasan yang terjadi pada 21-22 Mei, hanya ada 2 kasus yang dilaporkan kepada kepolisian. Sementara 18 kasus lainnya tidak dilaporkan dengan berbagai pertimbangan dari perusahaan dan korban.

Sikap perusahaan media tersebut ikut mendorong praktik impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Kendati demikian, KKS juga memaklumi jika ada jurnalis-jurnalis yang tidak berani melaporkan kasusnya dengan alasan takut dan tidak mendapat dukungan dari perusahaan media dimana yang bersangkutan bekerja.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto