logo

Banyak Kebijakan Publik, Baru Lahir Lantas Dianulir

Banyak Kebijakan Publik,  Baru Lahir Lantas Dianulir

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi. (foto,ist)
14 Agustus 2019 03:01 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Banyak kebijakan publik yang baru dilahirkan, di hari berikutnya dianulir atau segera diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya juga terjadi keterasingan dari kebijakan yang ada. Kebijakan harus jadi respon efektif pemerintah untuk mengatasi persoalan kepublikan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi, saat menjadi keynote speaker, pada acara Bedah Buku Analisis Kebijakan Publik Neo Institusionalisme ‘Teori dan Praktik’ di Kampus STIA LAN, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Acara bedah buku karya Anwar Sanusi dan Fadillah Putra, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya itu, diselenggarakan Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA) bersama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN (STIA LAN).

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengungkapkan, tidak sedikit kebijakan yang menelan biaya cukup mahal dalam proses pembuatan buku itu. "Justru tidak bisa dilaksanakan saat diimplementasikan ke publik," ujarnya.

Menurut dia, hal itu disebabkan landasan kebijakan yang tidak bertumpu pada fakta di lapangan. Namun, hanya bertumpu pada asumsi.

Buku tersebut, imbuhnya, adalah respon dari problematika kebijakan publik saat ini. Dia berharap, buku itu dapat menjadi salah satu referensi bagi pencipta kajian analis kebijakan untuk dapat membuat kebijakan yang lebih baik.

“Kebijakan publik harus lahir karena kepentingan bersama,” ujarnya.

Di bagian lain, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mengatakan, buku itu membahas perspektif dan menceritakan bagaimana seharusnya seorang analis kebijakan melihat sebuah persoalan publik.

Menurut dia, buku itu tidak hanya mengajak seorang analis kebijakan. Untuk mempertimbangkan faktor aktor yang terlibat dan institusi dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, juga mempertimbangkan impact dari kebijakan publik.

“Saya mempelajari perspektif yang ditawarkan justru memperdalam impact dari hasil sebuah kebijakan. Jadi, tidak perlu ragu kalau kita memperkuat perspektif lalu akan mengurangi kemampuan kita dalam mendefinisikan instrumen kebijakan. Justru jika mendalami perspektif ini, maka kita justru akan memilih instrumentasi kebijakan yang lebih pas,” tuturnya.

Editor : B Sadono Priyo