logo

Menhan Tekankan Mahasiswa Tidak Terpengaruh Paham Selain Pancasila

Menhan Tekankan Mahasiswa Tidak Terpengaruh Paham Selain Pancasila

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu didampingi Rektor UNS Prof Jamal Wiwoho seusai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru UNS
13 Agustus 2019 14:20 WIB
Penulis : Endang Kusumastuti

SuaraKarya.id - SOLO: Menteri Pertahanan (Menhan), Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menekankan kepada mahasiswa agar tidak terpengaruh paham yang ingin mengubah Pancasila. Salah satunya menjadi khilafah.

"Menaikkan benderah Merah Putih dikatakan kafir, menyanyikan lagu Indonesia Raya kafir. Tidak benar itu. Yang ingin mengganti Pancasila itu gak tahu kalau yang mendirikan bangsa ini berkorban hanya untuk Pancasila," kata Menhan di sela-sela memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, di halaman rektorat UNS, Selasa (13/8/2019).

Menurut Menhan, materi yang diberikan bukan hanya semata-mata kuliah umum kepada mahasiswa tetapi juga memberikan penekanan bahwa Pancasila adalah harga mati. Jika Pancasila diganti maka negara Indonesia akan rusak seperti negara-negara di Timur Tengah.

"Ini harus ditekankan ke mereka karena 20 atau 30 tahun lagi mereka yang akan mengatur negara ini," katanya lagi.

Di hadapan 8.639 mahasiswa baru, Menhan mengatakan konsep khilafah telah ditolak di banyak negara. Di Indonesia, Pancasila adalah kompromi yang sudah final bagi umat Islam.

"Menjalankan Pancasila sama artinya menjalankan syariat dalam konsep berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Dalam kuliah umum bertema “Bela Negara sebagai Penangkal Radikalisme di Kampus” tersebut, Menhan mengatakan ada kekhawatifan paham radikalisme masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi semua kalangan termasuk bagi mahasiswa baru.

Menteri juga menyinggung adanya ancaman terhadap ketahanan nasional. Diantaranya terorisme, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri dan TNI saja tapi juga seluruh rakyat Indonesia.

"Terorisme tidak bisa dihadapi dengan senjata saja, tidak hanya polisi dan tentara semata. Kemungkinan hanya 1 persen kemampuan TNI dan Polri dalam menghadapi terorisme,” paparnya. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto